Samarinda, Tebarberita.id – Rencana pemekaran wilayah di Kota Tepian belum menemui kepastian. DPRD Samarinda masih menunggu hasil kajian kelayakan untuk menentukan apakah rencana tersebut layak dilanjutkan, terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kesiapan fasilitas pemerintahan, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pemekaran wilayah tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan kebutuhan administrasi pemerintahan. Ada sejumlah aspek yang harus diperhitungkan secara matang, mulai dari kemampuan membiayai operasional wilayah baru hingga kesiapan infrastruktur untuk menunjang pelayanan publik.
Menurut Helmi, pembentukan wilayah administratif baru akan membawa konsekuensi terhadap belanja pemerintah. Selain menyediakan kantor pemerintahan, pemerintah juga perlu menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Karena itu, DPRD belum menentukan sikap akhir. Dukungan terhadap rencana pemekaran akan bergantung pada hasil kajian yang menunjukkan bahwa pembentukan wilayah baru memenuhi persyaratan dan layak dilaksanakan.
“Rencana ini masih dianalisis untuk melihat sejauh mana kelayakannya. Pemekaran tentu berdampak pada pembiayaan. Kalau nanti hasilnya memenuhi syarat, DPRD pada prinsipnya akan mendukung,” kata Helmi, belum lama ini.
Persoalan pembiayaan menjadi salah satu perhatian utama, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih diterapkan pemerintah. Setiap rencana pembangunan yang berpotensi menambah beban belanja daerah perlu diperhitungkan secara cermat, termasuk kebutuhan operasional setelah pemekaran direalisasikan.
Helmi menegaskan, pemekaran bukan sekadar urusan menetapkan batas wilayah baru. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya anggaran, fasilitas pemerintahan, serta dukungan operasional yang memadai agar wilayah hasil pemekaran mampu menjalankan fungsinya.
“Kalau membahas urgensi pemekaran, pada akhirnya kita juga harus melihat kemampuan pembiayaannya. Sekarang pemerintah masih menerapkan efisiensi anggaran, sehingga hal itu perlu menjadi pertimbangan. Wilayah baru nantinya membutuhkan kantor, fasilitas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya,” ujarnya.
Di luar persoalan anggaran, kesiapan logistik dan manfaat bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kajian tersebut. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan fasilitas pemerintahan sekaligus menilai sejauh mana pemekaran dapat memperbaiki jangkauan pelayanan publik.
Aspek manfaat ini menjadi penting agar pembentukan wilayah baru tidak justru menambah beban keuangan tanpa memberikan hasil yang sepadan bagi masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, pemekaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan sekaligus didukung kesiapan pemerintah dalam mengelola wilayah baru.
Helmi mengatakan, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan setelah berbagai aspek tersebut dipetakan. DPRD ingin memastikan kesiapan administrasi, kebutuhan logistik, kemampuan pembiayaan, dan manfaat pemekaran telah tergambar secara jelas sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Kita perlu melihat sejauh mana kesiapannya, bagaimana kesiapan logistiknya, serta sebesar apa manfaat yang bisa diperoleh,” pungkasnya. (adv/mic)
