Tel Aviv, Tebarberita.id – Komite Pemilihan Pusat Israel merilis hasil akhir penghitungan suara pemilu parlemen yang digelar Selasa (27/10). Hasil tersebut menunjukkan blok politik yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi, sementara blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot meraih 48 kursi.
Adapun dua partai Arab-Israel yang tergabung dalam Joint List dan Ra’am secara keseluruhan memperoleh 19 kursi. Perolehan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembentukan pemerintahan baru Israel.
Berdasarkan hasil penghitungan akhir, blok Netanyahu terdiri atas Likud dengan 27 kursi, United Torah Judaism (UTJ) tujuh kursi, Otzma Yehudit tujuh kursi, Shas enam kursi, serta Religious Zionist Party (RZP) enam kursi.
Sementara itu, blok Eisenkot memperoleh total 48 kursi, masing-masing melalui Yashar sebanyak 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, The Democrats delapan kursi, dan Yisrael Beytenu tujuh kursi.
Adapun kelompok partai Arab-Israel memperoleh 19 kursi, dengan rincian Joint List sebanyak 11 kursi dan Ra’am delapan kursi.
Hasil tersebut memperlihatkan tidak satu pun dari dua blok utama berhasil memperoleh mayoritas di parlemen. Kondisi ini membuat proses pembentukan pemerintahan baru diperkirakan berlangsung rumit karena diperlukan dukungan tambahan dari partai-partai di luar masing-masing blok.
Menjelang pemilu, persaingan politik telah terbagi dalam dua kelompok besar. Blok pertama merupakan koalisi pemerintahan yang terdiri atas partai-partai sayap kanan, kanan-jauh, dan kelompok religius yang dipimpin Netanyahu bersama Partai Likud.
Sementara itu, blok anti-Netanyahu menghimpun partai-partai sayap kanan, tengah, dan liberal dengan tujuan utama mengakhiri kekuasaan petahana.
Dengan komposisi parlemen yang terbentuk, perhatian kini tertuju pada kemungkinan keterlibatan partai-partai Arab dalam pemerintahan mendatang, baik sebagai anggota koalisi maupun pemberi dukungan dari luar pemerintahan.
Ketua Partai Demokrat yang berhaluan liberal-kiri, Yair Golan, mengatakan telah bertemu dengan pemimpin oposisi Gadi Eisenkot, mantan Perdana Menteri Yair Lapid, serta Mansour Abbas, pemimpin partai Arab Ra’am.
Golan juga menyerukan dialog dengan partai-partai yang mewakili komunitas Arab. Setelah pertemuannya dengan Eisenkot, ia menulis di platform X bahwa “masa depan Israel sedang dipertaruhkan.”
Meski demikian, belum ada kepastian apakah faksi-faksi sayap kanan dalam blok anti-Netanyahu bersedia bekerja sama dengan partai-partai Arab tersebut.
Alternatif lain yang turut dibicarakan adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan Netanyahu dan Eisenkot. Namun, opsi tersebut berpotensi mendapat penolakan dari sebagian pemilih moderat.
Di tengah proses politik tersebut, tuduhan kecurangan pemilu turut memanaskan situasi. Netanyahu bersama Partai Likud kembali menuding adanya manipulasi hasil pemilu yang melibatkan partai-partai Arab.
Netanyahu menyatakan bukti yang dimiliki akan diserahkan kepada kepolisian, badan keamanan dalam negeri Shin Bet, dan Komite Pemilihan Pusat Israel. Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan pihak asing yang disebut melakukan intervensi dan menyuap pemilih untuk menguntungkan partai-partai Arab.
Menurut Netanyahu, dugaan tersebut merupakan “guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Namun, rival utamanya, Gadi Eisenkot, mengingatkan para aktor politik agar tidak menggunakan informasi yang belum terverifikasi untuk meragukan hasil resmi pemilu.
Qatar turut membantah tuduhan keterlibatan dalam pemilu Israel, termasuk dugaan pendanaan untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menyebut tuduhan tersebut sebagai bagian dari kampanye disinformasi yang dilakukan sejumlah politikus Israel untuk menyeret negaranya ke dalam sengketa politik domestik Israel.
Sementara itu, Sami Abu Shehadeh, ketua salah satu partai dalam aliansi Arab Joint List, menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk hasutan baru terhadap kelompok politik Arab.
Ketua partai Arab Ra’am, Mansour Abbas, menyatakan mendukung penyelidikan terhadap dugaan campur tangan dalam pemilu. Namun, ia menegaskan partainya tidak memiliki keterlibatan dalam tindakan tersebut.
Komite Pemilihan Pusat Israel juga merespons tuduhan kecurangan dengan menyatakan tidak menemukan dasar yang mendukung klaim adanya pelanggaran sistematis.
“Pemilu Knesset diselenggarakan sesuai hukum. Integritas pemungutan suara di seluruh TPS dijaga secara ketat dan sejauh pengetahuan kami tidak ada dasar untuk tuduhan pelanggaran sistematis terhadap integritas pemilu,” tulis Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Komite Pemilu Pusat, Dean Livne, dalam surat yang dikutip The Times of Israel. (*)
