Beijing, Tebarberita.id — Lima dekade setelah Mao Zedong meninggal dunia pada 9 September 1976, pengaruh pemimpin revolusioner dan pendiri Republik Rakyat Cina itu masih terlihat dalam sistem politik negara tersebut. Namun, Cina yang ditinggalkan Mao telah berubah secara drastis menjadi kekuatan ekonomi global dengan sektor swasta besar, kelas menengah perkotaan yang luas, serta masyarakat yang sangat terdigitalisasi.
Ketika Mao wafat, Cina merupakan negara komunis yang miskin dan relatif terisolasi dari dunia internasional. Kini, negara tersebut menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan terintegrasi erat dengan rantai pasokan serta sistem kapitalisme global.
Warisan Mao sendiri tetap menjadi persoalan yang kompleks. Ia membangun narasi mengenai revolusi, pembangunan nasional dan kedaulatan negara, tetapi berbagai kampanye politik serta persekusi pada masa pemerintahannya juga meninggalkan trauma sosial yang mendalam.
Zhang Lun, profesor di Universitas Cergy-Paris, mengidentifikasi empat warisan politik utama Mao: sistem otoriter yang sangat tersentralisasi; tata kelola yang menggunakan revolusi dan kampanye politik untuk menghadapi persoalan sosial; populisme yang ditandai anti-elitisme dan anti-rasionalisme; serta visi utopis mengenai egalitarianisme dan moralisme.
Menurut Zhang, perubahan politik paling mendasar dalam Cina selama lima dekade terakhir adalah proses “de-Maoisme”. Namun, proses tersebut, menurutnya, belum pernah sepenuhnya selesai.
Supremasi Partai Tetap Bertahan
Mao masih memiliki posisi simbolis yang kuat dalam sistem politik Cina. Namanya tercantum dalam konstitusi Partai Komunis Cina (PKC), pemikirannya tetap menjadi bagian dari ideologi resmi, dan potretnya masih terpampang di Lapangan Tiananmen, Beijing.
Jean Christopher Mittelstaedt, profesor di Universitas Zurich, mengatakan Mao turut membentuk prinsip supremasi partai atas negara dan masyarakat yang kemudian bertahan sebagai salah satu fondasi sistem politik Cina.
Jurnalis dan komentator politik Chang Ping juga menilai warisan yang paling bertahan adalah prinsip bahwa “partai memimpin segalanya”. Prinsip tersebut memungkinkan negara memusatkan sumber daya untuk mencapai tujuan berskala besar.
Menurut Chang, PKC dapat mengejar tujuan tersebut “dengan segala cara”, termasuk dengan mengorbankan kepentingan masyarakat biasa demi mempertahankan rezim.
Di bawah Presiden Xi Jinping, sejumlah konsep dan metode politik yang diasosiasikan dengan era Mao kembali mendapat perhatian. Penekanan terhadap kesatuan ideologi dan semangat “perjuangan” menjadi bagian dari kecenderungan tersebut.
Keputusan Xi menghapus batas masa jabatan presiden, memperbesar kewenangan pribadi, serta memasukkan pemikirannya ke dalam konstitusi partai dan negara juga memunculkan perbandingan dengan Mao.
Namun, Chang menilai penggunaan istilah “kembali” kurang tepat karena sejumlah karakteristik era Mao tidak pernah benar-benar menghilang.
Zhang memiliki pandangan serupa. Menurutnya, pemerintahan otoriter, kekakuan politik, lemahnya supremasi hukum dan tidak adanya jaminan efektif terhadap hak-hak warga merupakan bagian dari warisan Mao yang masih menunjukkan kesinambungan dengan sistem politik Cina saat ini.
Xi Tidak Sama dengan Mao
Perbandingan antara Xi dan Mao menjadi semakin kuat karena pengalaman pribadi Xi selama Revolusi Kebudayaan. Namun, Chang menilai pengalaman tersebut justru membuat Xi memahami pentingnya mempertahankan kekuasaan.
“Apa yang dipelajari Xi dari Revolusi Kebudayaan bukan pelajaran seorang korban, tetapi pelajaran tentang kekuasaan,” kata Chang kepada DW.
Menurutnya, pelajaran yang diperoleh Xi bukan bahwa “sistem seperti itu tidak boleh pernah ada lagi,” tetapi bahwa “siapa pun yang kehilangan kekuasaan berada di bawah belas kasihan orang lain,” tambahnya.
Felix Wemheuer, profesor studi Cina modern di Universitas Köln, juga melihat adanya perbedaan dalam cara Xi memandang warisan Mao.
“Kesimpulan yang tampaknya diambil Xi dari pengalamannya sendiri dalam Revolusi Kebudayaan jelas bukan bahwa Mao harus sepenuhnya ditinggalkan,” katanya kepada DW, “melainkan bahwa, demi alasan politik, status historis Mao sebagai pendiri negara, militer, dan partai harus dipertahankan.”
Wemheuer menggambarkan pendekatan PKC terhadap warisan Mao saat ini sebagai “Machiavellian secara fundamental dan pragmatis.”
Dalam bidang ekonomi, misalnya, tidak terdapat indikasi bahwa Cina sedang kembali ke sistem Mao. Cina saat ini menjalankan kapitalisme negara dengan berbagai bentuk kepemilikan yang berdampingan dan tetap mempertahankan sektor swasta yang besar.
Model negara kesejahteraan komunis pada era Mao juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan dihidupkan kembali. Begitu pula dengan gagasan mengenai “kemandirian” ekonomi secara penuh, karena Cina kini sangat terintegrasi dengan ekonomi global dan rantai pasokan internasional.
Para ahli melihat kesamaan Mao dan Xi terutama pada penekanan terhadap supremasi PKC, penguatan posisi pemimpin inti dan sejumlah elemen populis yang menekankan hubungan langsung antara rakyat dan kepemimpinan.
Namun, Wemheuer menilai Xi tidak memiliki otoritas historis maupun karisma pribadi yang dimiliki Mao.
Keduanya juga menggunakan kekuasaan melalui mekanisme yang berbeda. Mao dapat mengabaikan institusi partai, tidak mengadakan kongres partai selama bertahun-tahun dan menggerakkan massa untuk menghadapi aparatur partai serta negara.
Mao, menurut Wemheuer, merupakan seorang populis dengan kecenderungan anarkis tertentu. Ia bahkan membiarkan sistem partai-negara di tingkat akar rumput mengalami keruntuhan sementara selama 1966-1967.
Xi, sebaliknya, tidak akan membiarkan kekacauan institusional seperti itu terjadi. Kepemimpinannya lebih menitikberatkan kontrol dari atas ke bawah dan konsolidasi kekuasaan melalui penguatan institusi serta aparatur partai.
Mittelstaedt juga memperingatkan bahwa Xi tidak dapat disamakan begitu saja dengan Mao.
Menurutnya, Mao merupakan revolusioner yang menghancurkan institusi yang sudah ada selama Revolusi Kebudayaan dan memiliki orientasi politik yang pada dasarnya anti-birokratis. Xi justru bergerak ke arah berlawanan.
Perbedaan lainnya terletak pada sumber kekuasaan. Mao berada di atas struktur partai dan memperoleh otoritas dari identitasnya sebagai Mao, bukan semata-mata dari institusi partai.
Xi, sebaliknya, merupakan “orang partai sejati”. Kekuatannya berasal dari institusi partai dan ia menjalankan pemerintahan melalui struktur tersebut.
“Pada akhirnya,” katanya kepada DW, “Xi Jinping tetap merupakan produk dari sistem yang Mao ciptakan.”
Nostalgia terhadap Era Mao
Meski Cina telah berubah secara ekonomi dan sosial, nostalgia terhadap Mao terus muncul secara berkala. Sebagian warga menggunakan kutipan Mao di internet dan mengungkapkan kerinduan terhadap masa ketika mereka membayangkan ketimpangan sosial lebih rendah dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Namun, Chang menilai nostalgia tersebut tidak selalu berarti kerinduan terhadap Mao atau kondisi Cina yang sebenarnya pada masa pemerintahannya.
Mittelstaedt mengatakan gambaran mengenai era Mao sebagai masyarakat yang lebih setara tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan sejarah.
Menurutnya, Cina pada masa tersebut memiliki hierarki yang ketat. Perbedaan status antara penduduk perkotaan dan pedesaan, hak istimewa serta akses terhadap pasokan bagi pejabat, hingga latar belakang keluarga yang dapat menentukan masa depan seseorang merupakan bagian dari sistem saat itu.
Dalam sejumlah aspek, kondisi tersebut bahkan lebih tidak setara dibandingkan Cina sekarang. Kritik terhadap sistem juga dapat berujung pada konsekuensi yang sangat serius.
Karena itu, menurut Mittelstaedt, gambaran ideal mengenai masyarakat egaliter pada masa Mao sebenarnya lebih mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi Cina saat ini. Ketimpangan yang meningkat, harga rumah yang tinggi dan semakin terbatasnya mobilitas sosial menjadi sejumlah sumber keresahan.
Mao sebagai Simbol Kritik
Bahasa dan simbol Mao kemudian digunakan sebagian masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap realitas kontemporer.
Chang menghubungkan fenomena tersebut dengan semakin sempitnya ruang kritik publik di Cina. Serikat pekerja independen, demonstrasi jalanan, media bebas dan partai oposisi menghadapi pembatasan yang ketat.
Dalam situasi tersebut, Mao tetap menjadi simbol sejarah yang sulit sepenuhnya dikeluarkan dari ideologi resmi negara.
Ironinya, sebagian orang menggunakan bahasa revolusioner Mao untuk mengkritik sistem yang ada sekarang. Istilah mengenai anti-birokrasi, perlawanan terhadap penindasan hingga “pemberontakan” dapat digunakan untuk menyuarakan keberatan terhadap korupsi, ketimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan pada era Xi.
Kondisi tersebut menjadikan warisan Mao sebagai simbol yang memiliki dua sisi.
Mittelstaedt mengatakan Mao tetap merupakan sumber penting legitimasi politik bagi PKC. Namun, bahasa revolusioner yang diwariskannya juga dapat digunakan sebagai standar untuk mempertanyakan apakah realitas Cina saat ini sesuai dengan cita-cita egalitarian dan anti-birokrasi yang dahulu dikampanyekan.
Lima puluh tahun setelah kematiannya, warisan Mao dengan demikian belum sepenuhnya menjadi sejarah. Sebagian institusi yang ia bangun tetap menjadi fondasi sistem politik Cina, sementara simbol dan gagasan yang ditinggalkannya terus digunakan—baik untuk mempertahankan legitimasi negara maupun untuk mengkritik kondisi yang ada.(*)
