Tebarberita.id, Jakarta – Sejumlah kantor media dan analis mengecam keras keputusan Twitter untuk memberi label pada BBC, VOA dan NPR sebagai “media yang didanai pemerintah.” Mereka mengatakan penerapan kebijakan Twitter tidak konsisten dan berisiko mengurangi kepercayaan terhadap kantor-kantor media independen itu.
Awalnya pada 4 April lalu, Twitter menambahkan kalimat “media yang berafiliasi dengan pemerintah” pada akun utama NPR. Namun pada Sabtu (8/4) lalu, platform tersebut menggantinya menjadi “media yang didanai pemerintah.” Kalimat yang sama ditambahkan pada akun utama VOA dan BBC.
Label “berafiliasi dengan pemerintah” telah umum digunakan pada kantor-kantor propaganda yang dikendalikan pemerintah di negara-negara seperti China dan Rusia.
Aktivis Juga Bersuara
Aktivis-aktivis kebebasan pers juga menyampaikan keprihatinan yang sama.
“Kebingungan antara media yang melayani kepentingan umum dan media propaganda sangat berbahaya, dan merupakan bukti lebih jauh bahwa platform media sosial tidak kompeten untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan jurnalisme atau bukan jurnalisme,” ujar Vincent Berthier, Kepala Divisi Teknologi di Reporters Without Borders, dalam sebuah pernyataan.
Menurut situs web NPR, anggaran operasional tahunan NPR yang berasal dari hibah Corporation for Public Broadcasting dan entitas federal hanya kurang dari satu persen.
VOA Tolak Pelabelan Twitter
Departemen Hubungan Masyarakat VOA, pada Senin, juga menolak keputusan Twitter, dengan mengatakan pelabelan itu memberi kesan VOA bukanlah media independen. Twitter belum menanggapi permohonan komentar yang disampaikan VOA.
VOA didanai oleh pemerintah Amerika melalui U.S. Agency for Global Media (USAGM), tetapi independensi editorialnya dilindungi oleh regulasi dan sejumlah batasan.
Direktur Hubungan Masyarakat VOA Bridget Serchak mengatakan “label dibiayai oleh pemerintah, menyesatkan dan dapat ditafsirkan sebagai dikendalikan oleh pemerintah. Padahal tidak demikian dengan VOA.”
Di pedoman platformnya, Twitter mendefinisikan media yang berafiliasi dengan pemerintah dan negara, sebagai “media di mana negara menjalankan kontrol terhadap konten editorial melalui sumber daya keuangan, tekanan politik langsung atau tidak langsung, atau kontrol atas produksi dan distribusi.”
Kantor media propaganda seperti Xinhua-China dan TASS-Rusia diberi label sebagai media yang berafiliasi dengan negara. (*)
Sumber: voaindonesia.com
