Samarinda, Tebarberita.id – Pemkot Samarinda menerapkan sistem parkir berlangganan mendapat sorotan dari kalangan legislatif. Komisi II DPRD Samarinea meminta agar regulasi tersebut dirancang dengan skema yang lebih variatif dan fleksibel.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai diversifikasi opsi berlangganan menjadi hal penting agar program ini tidak membebani masyarakat sekaligus tetap mendukung upaya digitalisasi dan penataan sistem parkir di kota.
“Kami mengingatkan agar parkir berlangganan ini tidak membebani masyarakat. Harus ada skema yang bersifat win-win solution. Jangan hanya terpaku pada pola tahunan, tetapi bisa juga dalam bentuk mingguan atau bulanan yang lebih terjangkau,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II menekankan jika penentuan tarif parkir berlangganan harus dikaji secara komprehensif. Formulasi tarif perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti zonasi wilayah, jenis kendaraan, hingga kemampuan ekonomi masyarakat Samarinda.
Selain itu, Iswandi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari sektor parkir.
“Transparansi harus dijamin sejak awal. Masyarakat harus bisa melihat dan merasakan langsung manfaat dari retribusi yang mereka bayarkan untuk pembangunan kota,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Sampai saat ini,i wacana penerapan parkir berlangganan masih berada pada tahap awal di internal eksekutif. DPRD Samarinda mengaku belum menerima dokumen resmi, baik berupa rancangan peraturan daerah (raperda) maupun simulasi tarif dari Pemkot untuk dibahas lebih lanjut.
“Sampai saat ini belum ada pembahasan resmi dari pemkot ke DPRD. Tahun lalu memang sempat disinggung oleh wali kota, tetapi karena belum ada kelengkapan administrasi, kami belum menindaklanjutinya secara formal,” pungkas Iswandi. (adv/mic)
