Tebarberita.id, Samarinda – Tingkat pengangguran di Samarinda masih tinggi, angkanya mencapai 5,92 persen dari total penduduk. Memaksimalkan pendidikan nonformal dalam mengasah keterampilan para pencari kerja bisa jadi solusi menekan angka tersebut. Tentunya perlu kebijakan yang bisa memastikan kursus dan pelatihan lebih mudah diakses.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mencermati jika banyak dari pengangguran itu justru berada di usia produktif. “Untuk bisa masuk ke dunia kerja, mereka perlu keterampilan. Selain mentalitas yang harus dibentuk. Mereka harus didorong kreatif dan produktif,” katanya selepas Hearing Komisi IV dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim, Selasa (4/3/2025).
Dewan pun mendorong agar Pemkot Samarinda bisa lebih intens menjalin kerja sama dengan BPVP Kaltim. soal teknis, beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata bisa mengambil peran. “Sebenarnya sudah ada kerja sama. Tapi dengan tingkat pengangguran yang ada berarti belum optimal,” sebutnya.
Perlu ada regulasi khusus agar pelatihan bisa inklusif lantaran setiap lembaga pelatihan masih mewajibkan minimal memiliki ijazah SD untuk mendapat pelatihan keterampilan. Sementara akses pendidikan di Samarinda masih belum ideal. Masih banyak anak yang putus sekolah yang membuat mereka kesulitan mencari kerja yang layak. “Makanya perlu ada regulasi khusus. Perlu diatur lewat MoU,” ujar Polirikus Demokrat ini.
Untuk menjaring peserta pelatihan yang benar-benar membutuhkan, Pemkot bisa melibatkan kelurahan. Jika sosialisasi berjalan dengan cara yang tepat, masalah itu tidaklah susah. “Dengan begitu, pelatihan soft skill atau hard skill bisa diberikan efektif dan mereka siap bekerja,” nilainya.
Dari hearing terungkap jika pelatihan itu tak dipungut biaya. Pembiayaan pelatihan keterampilan sudah dibiayai APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja. “Ini peluang besar untuk warga Samarinda. Kita tinggal menyiapkan orangnya. Tapi tetap perlu regulasi karena berkaitan dengan kementerian dan pemerintah daerah,” ucapnya mengakhiri. (ADV/LL)
