Samarinda, Tebarberita.id – Komisi III DPRD Samarinda berencana memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas mekanisme teknis penataan antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi armada truk. Langkah ini diambil merespons aksi demonstrasi sopir truk yang berlangsung pada Senin, 24 Agustus 2026 lalu.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, menyatakan pemanggilan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan serta penerapan teknis di lapangan terkait solusi yang telah disepakati antara pemerintah kota dan para sopir.
“Kami ingin memastikan kesiapan teknis di lapangan agar kegaduhan serupa tidak terulang dan antrean kendaraan besar tidak lagi mengganggu lalu lintas,” ujar Sukamto, Rabu 26 Agustus 2026 sore.
Politikus Partai Golkar ini menambahkan, hingga kini pihak legislatif belum menerima laporan resmi dari Dishub mengenai evaluasi pengawasan dan distribusi fuel card. Oleh karena itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan digelar dalam waktu dekat.
“Kami masih menunggu laporan dari Dishub dan akan segera memanggil mereka untuk duduk bersama,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemkot Samarinda menyepakati sejumlah langkah penanganan. Untuk jangka pendek, pendistribusian dan pelayanan fuel card disebar ke beberapa titik guna memecah penumpukan massa. Sementara untuk jangka panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda tengah mengembangkan aplikasi sistem antrean digital khusus kendaraan berat.
Sukamto menilai respons cepat Pemkot Samarinda sudah tepat. Namun, DPRD tetap memandang perlunya rincian teknis agar kebijakan baru tersebut tidak justru menyulitkan para sopir di lapangan.
“Solusinya sudah bagus, tetapi kami perlu konfirmasi lebih lanjut untuk memperjelas mekanisme pelaksanaannya,” pungkas Sukamto. (adv/mic)
