Samarinda, Tebarberita.id – Wacana membangun sistem transportasi masal di Samarinda tengah didorong untuk terealisasi. Pemkot tengah bersiap menata mobilitas publik usai mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Perhubungan dari APBN 2027.
Langkah itu mendapat dukungan penuh para legislator Kota Tepian. Dan Komisi III DPRD Samarinda berkomitmen untuk mengawal proses perencanaan hingga realisasi di lapangan sehingga layanan publik yang dibangun benar-benar representatif dan bisa mengurai kemacetan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif sudah ditempuh bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub.
Deni menjelaskan, pembahasan teknis terkait pengadaan armada dan pengelolaan koridor kini telah memasuki tahap finalisasi.
“Dalam rangka menciptakan transportasi massal di Samarinda, tentu memerlukan dukungan yang kuat. Alhamdulillah, salah satu bentuk dukungannya adalah skema pendampingan dari APBN pada 2027 mendatang. Ini merupakan hal yang sejak lama disuarakan oleh DPRD,” ujar Deni saat memberikan keterangan.
Guna mempercepat proses pengesahan program ini, DPRD mendorong Wali Kota Samarinda untuk melakukan pertemuan tindak lanjut bersama Kemenhub RI dalam waktu dekat sebagai penegasan komitmen daerah.
Kehadiran transportasi umum berbasis bus perkotaan diharapkan dapat mengalihkan ketergantungan masyarakat dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Selain menekan volume kendaraan di jalan raya, keberadaan armada umum yang teratur diproyeksikan mampu mengurangi praktik parkir liar di bahu jalan utama.
Menanggapi kekhawatiran terkait kesesuaian infrastruktur jalan di Kota Samarinda, Komisi III DPRD optimistis bahwa kondisi topografi dan geometrik jalan di Samarinda sangat memungkinkan untuk dilalui armada bus publik. Deni mencontohkan keberhasilan penerapan program transportasi publik bersubsidi di kota-kota tetangga seperti Balikpapan dan Banjarmasin.
“Untuk tahap awal, pengoperasian armada tidak akan menggunakan bus berukuran besar, melainkan armada tipe medium yang disesuaikan dengan lebar dan daya dukung jalan di Samarinda,” katanya.
Merujuk paparan kerja Dinas Perhubungan Kota Samarinda kepada Komisi III, implementasi awal program ini direncanakan akan melayani satu hingga dua koridor prioritas. Skema trayek telah dirancang untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan kawasan padat mobilitas.
Meski begitu, DPRD Samarinda memberikan catatan penting terkait kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan, khususnya pembangunan titik henti atau halte bus yang terintegrasi.
“Kebutuhan infrastruktur fisik seperti halte dan titik pemberhentian yang aman serta nyaman bagi penumpang harus dipersiapkan. Ini jadi poin penting agar saat armada beroperasi pada 2027 nanti, seluruh fasilitas pendukung sudah siap melayani warga,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut. (adv/mic)
