Tebarberita.id, Samarinda – Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM Subsidi memantik gelombang massa hingga di daerah. Tak terkecuali Samarinda, penolakan kenaikan BBM masif terjadi.
Penolakan yang dinilai Wakil ketua komisi 4 DPRD kota Samarinda Sani Bin Husain hal yang wajar dan perlu didukung penuh para wakil rakyat.
Menurutnya kenaikan ini menjadi langkah yang tidak tepat lantaran kondisi masyarakat saat ini belum memadai pasca pandemi covid 19.
“Kondisi kita masih dalam recovery pasca pandemi,”ungkapnya beberapa waktu lalu.
Politikus PKS Samarinda itu menuturkan masih ada cara lain yang lebih efektif untuk menekan kenaikan harga BBM.
Pemerintah pusat, menurut dia, bisa membatasi setiap pembelian BBM bersubsidi di setiap SPBU.
Pola pengawasan yang ketat bisa menjamin subsidi itu tepat sasaran.
“Alasannya kan tidak tepat sasaran. Mestinya diperkuat pengawasan dan memberantas penimbun yang selama ini meresahkan,” katanya.
Dia menambahkan, sat dana subsidi ini dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dapat memunculkan potensi masalah baru, yakni salah sasaran karena datanya tidak sinkron antara jenjang daerah, dari pusat hingga kabupaten/kota. “Atau berakhir menjadi korupsi,” tandasnya. (ADV/NA)
