Tebarberita.id, Tanjung Redeb – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menggelar reses di sejumlah kampung di Kabupaten Berau, yaitu Kampung Buyung-Buyung, Talabar, dan Tanjung Batu, dari 31 Oktober hingga 7 November 2024. Dalam kegiatan tersebut, Syarifatul menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, terutama terkait peningkatan infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan oleh warga adalah perbaikan jalan antar kampung. Mereka berharap peningkatan kualitas jalan segera dilakukan, mengingat jarak antar kampung yang cukup jauh dan kondisi jalan yang rusak mempersulit aktivitas sehari-hari. “Jalan ini merupakan akses utama warga yang dilalui tiap hari, jarak antar kampung satu dengan lainnya cukup jauh. Dapat dibayangkan bagaimana kalau jarak berkilo-kilo itu dilalui dengan kondisi jalan yang rusak,” jelas Syarifatul.
Selain infrastruktur, kelangkaan gas LPG 3 Kg juga menjadi keluhan yang sering diungkapkan oleh warga. Ketiadaan gas elpiji menghambat kegiatan rumah tangga, khususnya untuk memasak. “Gas itu keperluan untuk memasak setiap hari, kalau langka bagaimana?” ujar Syarifatul mengutip keresahan warga.
Masyarakat juga menyuarakan keinginan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan, seperti tata boga atau pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat membantu ibu rumah tangga (IRT) dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, permintaan pembentukan kelompok ibu-ibu petani sayur dan pelatihan menjahit turut diutarakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterampilan ekonomi masyarakat.
Di sektor pertanian, para petani di Berau berharap ada bantuan pasokan pupuk yang lebih memadai. Menurut mereka, keterbatasan pasokan pupuk selama ini menghambat produktivitas pertanian, yang berdampak langsung pada hasil panen.
Merespons berbagai aspirasi tersebut, Syarifatul Syadiah berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat Berau di DPRD Kaltim. Ia juga berjanji untuk terus melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah guna mendengar keluhan dan masalah masyarakat secara langsung. “Dengan begitu, aspirasi mereka dapat lebih cepat tersampaikan dan mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah,” ujarnya. (ADV/DPRD KALTIM)
