Tebarberita.id, Balikpapan – Karena proses sertifikasi lahan yang cukup lama dialami warga, dan belum adanya kejelasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Komisi I DPRD Kota Balikpapan turun menemui warga RT 38 dan RT 24 Kelurahan Telaga Sari, Balikpapan Kota. Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Laisa Hamisah menjelaskan, mendengarkan langsung keluhan warga terkait dengan proses sertifikasi lahan mereka.
“Warga kita mengeluh, karena kesulitan untuk urus Sertifikat. Sedangkan warga sudah tinggal menetap lama di kawasan tersebut,” ungkap Laisa Hamisah, Rabu (6/9/2023).
Laisa mengatakan, warga sudah melakukan pembuatan IMTN sebanyak tiga kali mulai tahun 2013, 2016 dan 2019, tetapi ketika ingin ditingkatkan jadi Sertifikat mengalami hambatan.
“Masalahnya, ada klaim pihak lain bahwa di lokasi ini telah memiliki Sertifikat. Akhirnya warga tidak bisa buat Sertifikat. Informasi dari kelurahan setempat ada 10 sertifikat yang diklaim,” kata Laisa melanjutkan.
Laisa menambahkan, Komisi I menerima laporan, lahan warga oleh pihak lain telah mendapatkan sertifikat dari BPN. Padahal warga selama ini telah mengantongi IMTN, membayar PBB, dan memiliki IMB.
“Setelah ini, kami Komisi I akan melakukan RDP, memanggil semua pihak, agar permasalahan ini bisa selesai,” jelas Laisa lagi.
Ketua RT 38 Telaga Sari Jasmani juga mengatakan, warga sampai saat ini belum mengetahui siapa pemilik sertifikat lahan mereka. Persoalan proses sertifikasi itu sendiri sudah berlangsung sejak 2013. Ketua RT 24 Telaga Sari Kasmiran, juga mengaku hingga saat ini belum tau masalah kepemilikan sertifikat. Jumlah bangunan yang berada di dua RT tersebut tercatat sebanyak 200 unit yang dihuni sekitar 400 kepala keluarga. (Adv/DPRD Balikpapan)
