Jakarta, Tebarberita.id — PT Pertamina (Persero) menyatakan gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Sumatra Utara disebabkan dugaan kecurangan (fraud) yang melibatkan sejumlah pengemudi truk tangki. Meski demikian, perusahaan memastikan ketersediaan BBM nasional, termasuk di wilayah Sumatra, tetap dalam kondisi aman.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan perusahaan telah mengambil tindakan terhadap oknum yang diduga melakukan pelanggaran melalui entitas anak usaha yang menaungi para pengemudi tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari penegakan disiplin dan tata kelola perusahaan.
“Di Sumatra Utara, yang menjadi kendala memang adalah laporan fraud dari driver. Kemudian, dari perusahaan—itu cucu perusahaan kami — memberikan peringatan dan juga melakukan penindakan,” ujar Oki kepada awak media usai menghadiri agenda Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition (GHES) 2026, Selasa (21/7/2026).
Oki membantah isu yang menyebut perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Ia menegaskan bahwa sanksi hanya dijatuhkan kepada pengemudi yang terbukti melanggar ketentuan perusahaan.
“Jadi tidak ada pemutusan hubungan kerja massal di situ, hanya memberikan punishment [sanksi] kepada driver yang memang tidak memenuhi ketentuan,” tegasnya.
Untuk menjaga kelancaran pasokan energi selama proses penanganan berlangsung, Pertamina juga menggandeng aparat keamanan dalam mengawal distribusi BBM ke berbagai wilayah.
“Dari situ kita juga sudah di-backup oleh TNI, dan sekarang alhamdulillah distribusinya sudah makin lancar,” tambah Oki.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi cadangan BBM nasional masih berada pada level yang aman sehingga masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan.
“Secara kebutuhan BBM kita, cadangan kita di atas standar, aman lah,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan persoalan yang terjadi berkaitan dengan distribusi di lapangan merupakan ranah operasional PT Pertamina Patra Niaga sebagai anak usaha Pertamina, bukan kebijakan yang diatur melalui regulasi Kementerian ESDM.
“Masalah kemarin itu adalah masalahnya sopir, tetapi itu kan urusan Pertamina sebenarnya, urusan Patra Niaga. Tidak ada Peraturan Menteri ESDM yang mengatur sopir sakit terus kena [sanksi] apa, tidak ada,” ungkap Bahlil.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan pemerintah akan mempercepat distribusi BBM melalui penambahan armada angkutan guna mengatasi kelangkaan dan antrean panjang yang sempat terjadi di Sumatra Utara.
Menurut Laode, permasalahan utama bukan berasal dari keterbatasan kuota BBM, melainkan pada kapasitas armada dan ritme distribusi yang memerlukan penyesuaian.
“Jumlah truk [pembawa BBM] biasanya berapa, nanti ditambahin berapa lagi,” ujar Laode saat ditemui usai menghadiri peletakan batu pertama proyek Blok Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak berencana mengubah kuota BBM nasional yang telah ditetapkan sejak awal tahun karena secara keseluruhan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau kuota kan secara nasional sudah sesuai,” kata Laode menegaskan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menilai kelangkaan sementara dan antrean panjang di sejumlah SPBU dipicu oleh aksi panic buying serta meningkatnya perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
“Ini hanya masalah panic buying, ini hanya masalah kondisi yang kurang perhatian dari seluruh masyarakat yang sama-sama mengantre di SPBU-SPBU sekitarnya,” kata Wahyudi dalam konferensi pers di Komisi XII DPR, Kamis (16/7/2026).
Ia memperkirakan kondisi tersebut dapat segera diatasi setelah Pertamina menambah armada distribusi dan mengerahkan dukungan personel TNI untuk mempercepat penyaluran BBM.
Selain itu, terminal BBM dan sejumlah SPBU juga dioperasikan selama 24 jam guna mempercepat distribusi dan mengurangi antrean.
“Sehingga kita sudah sepakat alokasi BBM di setiap regional yang menjadi titik kepadatan dan titik peningkatan ekonomi di masyarakat, ini semua akan diperlancar dan akan dipenuhi semuanya,” ujarnya.
Data BPH Migas menunjukkan penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 13,96 juta kiloliter atau sekitar 47,68 persen dari kuota tahunan sebesar 29,27 juta kiloliter.
Pada periode yang sama, penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar tercatat mencapai 9,48 juta kiloliter atau sekitar 50,85 persen dari alokasi tahun 2026 sebesar 18,64 juta kiloliter.
Wahyudi menambahkan, permintaan Pertalite dan Solar meningkat setelah penyesuaian harga Pertamax Series dan Dex Series pada Juni lalu. Kenaikan tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi sehingga konsumsi kedua jenis bahan bakar itu mengalami peningkatan. (*)
