Samarinda, Tebarberita.id – Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Kota Tepian dipastikan DPRD Samarinda akan dikawal ketat. Meski program pendidikan gratis bagi anak kurang mampu ini merupakan wewenang penuh pemerintah pusat, para wakil rakyat memastikan fungsi pengawasan di daerah tetap berjalan optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan jika legislatif akan memantau secara berkala realisasi program tersebut di lapangan guna memastikan tata kelola berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan pantau penerapannya di lapangan. Walau program ini penuh dari pusat, pengawasan tetap menjadi kewajiban kami untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Anhar, Senin 20 Juli 2026.
Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa kebijakan nasional tersebut harus dikelola secara profesional dan terukur. Hal ini penting untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari yang justru dapat membebankan pemerintah daerah.
Menurut Anhar, terdapat berbagai aspek operasional kompleks yang memerlukan perencanaan matang, mulai dari manajemen asrama, pemenuhan kebutuhan logistik, hingga kondisi sosial para peserta didik.
“Seperti keberadaan asrama, kebutuhan pangan, hingga penataan lingkungan sosial di dalam sekolah. Pusat harus memiliki solusi terintegrasi agar tidak timbul persoalan di tengah jalan yang mendadak dilemparkan ke daerah,” tegasnya.
Sementara untuk sasaran program dengan membuka peluang menyerap anak jalanan dan gelandangan, Anhar tak bisa berkomentar banyak. Ia meyakini pemerintah pusat telah memiliki kriteria, metodologi, dan arah kebijakan yang terukur.
Ia kembali menekankan bahwa seluruh pembiayaan Sekolah Rakyat ditanggung penuh oleh APBN tanpa melibatkan APBD Kota Samarinda. Meski ruang gerak pemerintah daerah terbatas, DPRD Samarinda akan terus menjalankan peran korektif dan pengawasan demi menjamin hak pendidikan masyarakat kurang mampu di Samarinda terpenuhi dengan baik. (adv/mic)
