Tebarberita.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan fokus utama pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu isu yang menjadi perhatian khusus adalah upaya penanganan stunting, yang dinilai memerlukan alokasi anggaran lebih optimal.
Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah memetakan program-program yang belum teranggarkan, terutama yang berkaitan dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Rencana awal RKPD 2026 telah diberikan pagu oleh Bappeda, dan masing-masing perangkat daerah sudah mulai memetakan program yang belum masuk dalam anggaran,” ujarnya pada Jumat (14/3/2025).
Penanganan stunting menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian lebih dalam RKPD 2026. Beberapa program penting terkait stunting belum tercakup dalam pagu anggaran awal, meskipun berperan besar dalam menekan angka stunting di Kukar. Dafip menyoroti pentingnya pendampingan keluarga berisiko stunting sebagai salah satu program yang harus mendapatkan alokasi anggaran.
“Kami menemukan ada beberapa program terkait stunting yang belum masuk dalam anggaran awal, salah satunya pendampingan keluarga risiko stunting. Program ini sangat penting dan harus diusulkan dalam RKPD agar dapat dijalankan,” jelas Dafip.
Selain penanganan stunting, sejumlah program prioritas lain dari evaluasi tahun 2023 dan 2024 juga akan diusulkan dalam rencana kerja OPD. Semua usulan yang diajukan dalam forum perencanaan telah dicatat dan akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan RKPD.
Pemkab Kukar berharap program-program strategis yang belum teralokasi anggaran dapat diusulkan kembali dan mendapat perhatian serius.
“Ini bukan sekadar memastikan program berjalan, tapi juga memastikan anggaran benar-benar dialokasikan untuk hal yang memiliki dampak besar bagi masyarakat,” tutup Dafip. (ADV)
