Tebarberita.id, Samarinda – Kebijakan pemerintah pusat yang menunda pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disorot DPRD Samarinda. Kebijakan itu, menurut Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, bisa membuat pelayanan publik terganggu.
“Kalau ditunda, pelayanan publik bakal keteteran,” katanya. Setiap perangkat daerah perlu tenaga untuk bisa efektif beroperasional. Jika pengangkatan ditunda, nasib para pegawai yang sudah lolos seleksi justru menggantung tak jelas. Sementara mayoritas dari pegawai-pegawai itu sudah meninggalkan pekerjaan lamanya.
“Sudah mundur dari kerjaan sebelumnya, malah digantung tanpa kepastian. Kasihan mereka. Pusat harusnya peka,” lanjut Politikus PKS ini. Soal kesiapan anggaran, Samarinda disebutnya sudah sangat siap. Harusnya daerah yang telah siap bisa jalan duluan, tanpa perlu menunggu penangkatan serentak. “Kalau dipukul rata, malah tambah ribet,” ketusnya.
Samri berharap, kebijakan pusat itu bukan harga mati. Pusat mesti mempertimbangkan kebijakan yang lebih manusiawi serta tak mengganggu pelayanan publik yang ada. “Semoga ada perubahan. Samarinda secara anggaran siap, semoga pengangkatan bisa dipercepat,” pungkasnya. (ADV/LL)
