Tebarberita.id, Sangatta – Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kutai Timur yang digelar pada Jumat (22/11/2024) malam menjadi ajang sorotan sejumlah fraksi, termasuk Fraksi Partai Demokrat. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat menyoroti ketimpangan yang mencolok antara belanja operasi dan belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, yang dinilai akan berdampak buruk bagi pembangunan jangka panjang daerah.
Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto, menyatakan bahwa besarnya alokasi anggaran untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal menunjukkan lemahnya arah perencanaan keuangan daerah. “Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam merancang pengelolaan keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegas Pandi.
Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar anggaran Multi Years, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah, tetap menjadi prioritas. Menurut mereka, hal ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas antar desa dan kecamatan, yang menjadi fondasi penting bagi perkembangan ekonomi daerah.
“Kami menekankan agar anggaran Multi Years terus didorong, khususnya yang berkaitan dengan program konektivitas antar desa dan kecamatan,” ujar Pandi.
Pandi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD. Fraksi Demokrat menginginkan agar publik diberi kemudahan untuk memantau penggunaan anggaran, guna memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Transparansi adalah salah satu kunci untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran,” imbuhnya.
Di bagian akhir, Pandi mengingatkan DPRD untuk terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi APBD, agar program yang telah direncanakan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman di tahun sebelumnya, terkait penyerapan anggaran yang lambat, harus menjadi pelajaran untuk perbaikan di masa depan.
“Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah keterlambatan dalam penyerapan anggaran dan memastikan keberhasilan program-program pembangunan,” tutupnya. (ADV/DPRD KUTIM)
