Tebarberita.id, Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan kembali membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset Daerah. Abdulloh mengatakan, saat ini setiap ketua komisi di DPRD Kota Balikpapan sedang mengajukan nama-nama anggotanya untuk mengisi struktur Pansus Aset Daerah.
“Ini untuk menggali lagi potensi aset daerah agar kembali ke pangkuan ibu pertiwi,” ujar Abdulloh, ditemui usai rapat gabungan, membahas Pola Pelaksanaan Dialog Warga saat Masa Kampanye, Usulan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Panitia Khusus dan Mekanisme Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023,” jelasnya.
Ia mengatakan, pansus ini akan menginventarisasi aset untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD).
“Agar legalitasnya jelas. Karena ini penting sekali,” sambungnya.
Ia menjelaskan, Pansus Aset ini merupakan tindak lanjut dari kinerja Pansus Aset sebelumnya yang telah dibentuk oleh DPRD Kota Balikpapan. Namun belum mencapai target penyelesaian inventarisasi aset yang diharapkan.
“Ada 870 sekian aset yang identifikasinya belum jelas. Makanya kami harus gali lagi. Mudah-mudahan sesi kedua, pansus tindak lanjut aset daerah (termasuk) fasum dan fasos pengembang perumahan bisa segera kembali ke pangkuan ibu pertiwi,” terangnya.
Selain itu, Abdulloh juga menjelaskan pembentukan Pansus Piutang Pajak yang secara spesifik membahas piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Balikpapan. Soal ini, menurutnya masih banyak Wajib Pajak (WP) yang menunggak.
“Makanya akan kami telusuri dalam rangka membantu Dispenda Balikpapan melalui pansus ini. Agar semua WP ini terketuk hatinya,” ucapnya.
Ia menambahkan, saat ini piutang PBB P2 di Balikpapan menyentuh angka Rp300 miliar.
“Bukan hanya tahun ini, tapi selama ini piutangnya sebesar itu. Mudah-mudahan bisa berhasil, bisa sukses. Sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) Kota Balikpapan juga bisa meningkat,” katanya mengakhiri. (Adv/DPRD Balikpapan)
