Tebarberita.id, Balikpapan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat koordinasi persiapan penanganan pelanggaran pidana pada Pilkada serentak 2024. Kegiatan ini melibatkan Sentra Gakkumdu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, yang digelar di Four Points by Sheraton Balikpapan, Minggu (1/9/2024).
Rapat ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan langkah-langkah penegakan hukum dalam Pilkada mendatang, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.
Acara ini mengacu pada peraturan bersama Ketua Bawaslu RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan.
Ketua Bawaslu Provinsi Kaltim, Hari Dermanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini untuk menghindari perdebatan hukum yang berlarut-larut saat menangani perkara pidana pemilihan.
“Dengan rapat koordinasi ini, kami berharap dapat mempercepat proses penanganan laporan dan temuan pelanggaran, sehingga keputusan hukum dapat segera diambil,” ujarnya.
Beberapa isu krusial yang dibahas di dalamnya, yakni mengenai efektivitas membangun koordinasi dalam responsibiltas berbagai laporan dan temuan pelanggaran. Isu ketersediaan anggaran untuk mendukung penegakan hukum. Kerawanan Pilkada dari adanya politik uang, penyebaran berita bohong dan isu SARA.
sehingga dalam ini Hari menambahkan bahwa penegakan hukum dalam Pilkada bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga melibatkan seluruh pihak.
“Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif sebagai saksi dan pelapor untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan demokratis,” tegasnya. (ADV/MF)
