Tebarberita.id, Samarinda – Draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dibahas badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Selasa (9/5/2023).
Dalam rapat yang digelar di Ruang Utama DPRD Samarinda bersama Badan Pendapatan Daerah serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Samarinda itu, dibahas usulan dan jenis PDRD yang perlu disesuaikan jika perda ini resmi disahkan. Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Samri Shaputra menyampaikan, penarikan retribusi limbah cair untuk rumah tangga diusulkan untuk dihapus.
Alasannya, hal tersebut bakal memberatkan masyarakat yang sudah banyak terbebani dengan pajak lainnya. Retribusi tempat ibadah hingga ambulans turut diusulkan juga untuk dihapus. “Kami sepakat supaya rumah tangga dan tempat ibadah itu tidak ditarik retribusi. masa hanya membuang air besar di rumah mereka sendiri harus dipungut retribusi. Padahal, sebelum masuk di perutnya itu sudah di pajakin 10 persen,” ucapnya.
Kata Samri, tempat yang komersil seperti restoran, hotel, rumah makan, tempat hiburan dan Mall akan tetap di dorong untuk membayar pajak karena dari situlah pendapatan asli daerah (PAD) bisa ditingkatkan.
“Karena perda ini usulan dari pemerintah bukan inisiasi, kita berikan masukan supaya ada dimasukan lagi pandangan seperti itu,” jelasnya.
Legislator PKS ini menambahkan, terkait retribusi parkir, belum ada jaminan untuk masyarakat jika kendaraannya hilang ketika parkir. DPRD Samarinda meminta hal ini untuk dikaji ulang karena masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan karena sudah membayar pajak dan retribusi.
“Kami beri saran supaya hak masyarakat dapat diperhatikan. Karena kita sudah mengambil pajak dari mereka, minimal ada pertimbangan khusus, pertimbangan 50 persen atau seperti apa ketika kehilangan helm atau kendaraan,” singkatnya mengakhiri. (ADV/NA)
