Jakarta, Tebarberita.id — Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah desa dalam mencari solusi atas hambatan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satu usulan yang disampaikan adalah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola langsung anggaran pembangunan yang selama ini dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Ketua Umum Apdesi Junaedhi Mulyono mengusulkan agar dana pembangunan senilai Rp3 miliar yang bersumber dari pinjaman Bank Himbara kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa.
Menurut Junaedhi, skema tersebut dapat membantu desa mengatasi persoalan ketersediaan lahan sekaligus mempercepat pembangunan fasilitas Kopdes. Sementara itu, petunjuk teknis pelaksanaan program tetap berasal dari Agrinas.
“Pengelolaan anggaran secara mandiri oleh pihak desa dapat mempercepat pengadaan tanah secara mandiri. Jadi bisa menyelesaikan kendala lahan sekaligus menjaga kesesuaian pelaksanaan program tapi petunjuk teknis masih dari Agrinas,” jelasnya kepada Bloomberg Technoz, Kamis (17/9/2026).
Dana Rp3 Miliar untuk Fasilitas Kopdes
Dalam skema yang diusulkan tersebut, pembiayaan Rp3 miliar berfungsi sebagai dana investasi atau modal kerja awal. Dana itu digunakan untuk membangun fasilitas fisik unit usaha desa, mulai dari gudang dan gerai swalayan desa hingga berbagai sarana operasional untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Junaedhi menegaskan, persoalan yang dihadapi kepala desa bukan penolakan terhadap program nasional yang dibentuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, hambatan utama berada pada aspek teknis, khususnya keterbatasan lahan untuk pembangunan fasilitas Kopdes.
“Bukan penolakan sebenarnya, lebih ke karena mereka [Kades] itu terkendala masalah lahan untuk Kopdes yang akan dan mau dibangun,” ungkap Junaedhi.
30-40 Persen Desa Disebut Terkendala Lahan
Menurut Junaedhi, sekitar 30 persen hingga 40 persen desa di Indonesia tidak memiliki lahan yang tersedia untuk pembangunan fisik Kopdes. Persoalan tersebut, kata dia, lebih banyak ditemukan di luar Pulau Jawa, termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Kondisi kepemilikan dan ketersediaan tanah di wilayah tersebut dinilai berbeda dengan karakteristik di Pulau Jawa.
Apdesi khawatir percepatan pembangunan yang hanya berorientasi pada pencapaian target justru membuat fasilitas yang telah dibangun tidak dapat beroperasi secara berkelanjutan apabila persoalan lahan belum diselesaikan.
“Kan target ya, harus ada percepatan pembangunan dari pusat. Tapi kalau dipaksakan, mereka setelah itu nggak bisa jalan karena nggak punya tanah, tidak ada lahannya,” tambah Junaedhi.
Lahan Perhutani dan PTPN Belum Menjadi Solusi
Pemerintah sebelumnya telah mengarahkan agar lahan milik Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), maupun badan usaha milik negara lainnya di daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes.
Namun, menurut Junaedhi, opsi tersebut masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Kepala desa disebut kesulitan memperoleh kepastian mengenai status dan proses pemanfaatan lahan karena mekanisme perizinan membutuhkan waktu dan belum disertai pendampingan resmi hingga tingkat desa.
“Ketika di desa ada lahan Perhutani atau perkebunan PTPN, mereka mau membangun [Kopdes] di situ juga kesulitan karena nggak ada pengawalan sampai ke tingkat bawah, sampai jelas lahannya bisa dikasih ke desa,” jelasnya.
Karena itu, Apdesi mendorong pemerintah pusat dan pemerintah desa duduk bersama untuk merumuskan mekanisme yang memungkinkan persoalan lahan diselesaikan sebelum pembangunan Kopdes dipaksakan memenuhi target nasional. (*)
