Samarinda, Tebarberita.id – Penertiban berkala anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) di persimpangan lampu merah dinilai belum menyentuh inti masalah. DPRD Samarinda mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membongkar akar persoalan, termasuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan sindikat atau aktor intelektual yang mengorganisasi aktivitas tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengindikasikan bahwa maraknya penjelajah jalanan di ibu kota Kaltim ini bukan sekadar masalah kemiskinan individu, melainkan ada praktik yang terstruktur. Hal inilah yang membuat fenomena gepeng terus berulang meski razia berulang kali digelar.
“Persoalannya, ada kelompok-kelompok yang diduga mengorganisir aktivitas seperti ini. Itu yang membuat penanganannya menjadi tidak mudah,” tegas Anhar, Selasa 1 September 2026.
Anhar menegaskan, pola penanganan yang berfokus pada penindakan figur di lapangan tidak akan memberikan dampak jangka panjang. Tanpa penelusuran latar belakang hingga penindakan terhadap pihak penggerak, para anjal dan gepeng berpotensi besar kembali turun ke jalan setelah ditertibkan.
Guna menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya, DPRD mendorong skema penanganan terpadu lintas sektor. Mulai dari penegakan hukum dan aturan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyasar penertiban aturan daerah sekaligus mendeteksi indikasi keberadaan oknum pengordinas.
Pendekatan dan pembinaan sosial juga perlu dijalankan melalui dinas Sosial memegang peran kunci dalam rehabilitasi, pembinaan mental, serta pemulihan kondisi ekonomi pasca-penertiban. Serta ada penanganan terukur untuk memastikan setiap tindakan di lapangan tidak berhenti pada razia, melainkan berlanjut hingga program penanganan lanjutan yang terintegrasi.
Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Kaltim, Samarinda memiliki mobilitas penduduk tinggi yang memicu kompleksitas masalah sosial. Kendati demikian, Anhar mengapresiasi langkah awal Pemkot Samarinda yang mulai menyiapkan penataan lokasi khusus serta pendekatan baru dalam menekan angka pengemis jalanan.
Ia berharap konsistensi menjadi kunci utama agar kebijakan ini tidak sekadar memindahkan masalah dari satu perempatan ke perempatan lain, tapi juga mengurai rantai eksploitasi jalanan secara permanen. (adv/mic)
