Tebarberita.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa penanganan isu perempuan dan anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti pertemuan bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, di Pendopo Odah Etam, Sabtu (10/5/2025).
“Ya, memang beda ya. Dari itu tidak bisa disamakan dengan daerah yang lebih maju. Tentu butuh perlakuan khusus,” ujar Hasanuddin, merespons pertanyaan media terkait tantangan perlindungan perempuan dan anak di wilayah 3T.
Ia menyoroti bahwa kondisi infrastruktur, budaya, akses layanan, hingga keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di wilayah 3T tak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Karena itu, menurutnya, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kawasan tersebut harus dilakukan dengan strategi yang kontekstual.
Hasanuddin atau akrab disapa Hamas mengungkapkan bahwa Kementerian PPPA telah menyiapkan dana khusus untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak di daerah 3T. “Tadi saya sampaikan, dan langsung ditanggapi oleh Ibu Menteri. Memang sudah ada dana khusus untuk daerah-daerah 3T. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu dipastikan, supaya tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tujuh kabupaten di Kalimantan Timur telah disiapkan untuk menerima dukungan dana tersebut, meski belum mengungkapkan rinciannya. Yang jelas, katanya, daerah-daerah itu merupakan wilayah yang sulit dijangkau karena minim infrastruktur publik.
Sebagai Ketua DPRD, Hamas memastikan pihaknya akan mengawal penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap program-program perlindungan perempuan dan anak agar tidak berhenti di tingkat pusat saja. “DPRD tentu akan ikut mengawasi dan mendorong agar program ini berjalan baik. Apalagi isu perempuan dan anak ini menyangkut generasi masa depan. Jangan sampai hanya bagus di pusat, tapi tak sampai ke akar rumput,” tegas politisi Golkar itu.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menjangkau komunitas-komunitas di wilayah terpencil. “Organisasi Kemasyarakatan punya jaringan kuat sampai ke desa-desa. Ini sangat potensial jika disinergikan dengan program pemerintah. Mereka tahu betul kondisi masyarakat di lapangan,” pungkasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
