Tebarberita.id, Samarinda – Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan menjadi topik utama dalam reses yang diadakan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, di Kelurahan Lok Bahu, Sabtu (2/11/2024). Mayoritas warga setempat menyampaikan aspirasi terkait pentingnya keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.
“Karena jangkauan fasilitasi kesehatan dari rumah warga ke rumah sakit masih sangat terbatas. Jadi, kehadiran posyandu sebagai ujung tombak mengawal kesehatan ibu dan anak sangat diperlukan masyarakat,” ungkap Darlis.
Menurut Darlis, sudah saatnya Posyandu diaktifkan kembali untuk memberikan akses layanan kesehatan dasar. “Tentu niat baik ini bisa terwujud jika pemerintah turut memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga keberadaan Posyandu ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya,” tambahnya.
Selain masalah kesehatan, warga juga mengeluhkan kurangnya penerangan jalan di sejumlah area yang baru berkembang seiring pesatnya pertumbuhan penduduk. “Seiring dengan perkembangan penduduk, banyak kampung-kampung baru terbentuk, sementara penerangan jalan masih sangat terbatas. Sehingga, mereka minta agar lampu penerangan jalan mendapat atensi dari pemerintah,” kata Darlis, yang juga politisi PAN.
Masalah klasik lainnya yang diangkat dalam reses ini adalah kelangkaan air bersih. Darlis mencatat keluhan serupa dari warga Palaran yang masih menghadapi kesulitan akses air bersih. “Ini memang masih menjadi masalah yang tidak berkesudahan. Jangankan di Palaran, di Kota saja air masih sering mati dan kotor,” ujarnya.
Mengenai persoalan air bersih, Darlis menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda untuk menemukan solusi yang tepat. “Harus ada koordinasi intens, sehingga persoalan ini dapat segera terselesaikan,” harapnya.
Melalui reses ini, Darlis berharap aspirasi warga dapat mendorong perhatian pemerintah untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Pemprov juga harus turun membantu bagaimana kebutuhan rakyat di bawah. Walaupun seyogyanya itu menjadi urusan pemerintah kota. Tapi minimal, kita harus hadir sebagai bagian dari pemerintahan,” tutupnya. (ADV/DPRD KALTIM)
