Samarinda, Tebarberita.id – Rencana penerapan sistem parkir berlangganan di Samarinda mulai menuai sorotan. Di tengah upaya digitalisasi layanan publik, DPRD Samarinda mengingatkan agar kebijakan ini tidak justru menjadi beban baru bagi masyarakat.
Komisi II DPRD Samarinda menilai, tanpa perencanaan matang, skema parkir berlangganan berpotensi menekan kemampuan ekonomi warga. Karena itu, fleksibilitas dalam sistem pembayaran menjadi hal yang krusial.
Ketua Komisi II, Iswandi, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh terpaku pada satu pola pembayaran saja. Menurutnya, opsi berlangganan harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat.
“Kalau hanya tahunan, itu berat. Harus ada pilihan lain seperti bulanan atau mingguan supaya lebih terjangkau,” ujarnya.
Selain soal skema pembayaran, DPRD juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penentuan tarif. Perbedaan wilayah, jenis kendaraan, hingga kemampuan finansial warga harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan ini tidak bersifat pukul rata.
Di sisi lain, transparansi pengelolaan dana parkir menjadi isu yang tak kalah penting. DPRD menegaskan bahwa setiap rupiah yang dihimpun dari masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan memberi dampak nyata bagi pembangunan kota.
Namun hingga kini, rencana tersebut masih sebatas wacana di internal pemerintah kota. DPRD mengaku belum menerima dokumen resmi maupun rancangan regulasi untuk dibahas bersama.
Kondisi ini membuat DPRD memilih bersikap hati-hati. Bagi mereka, kebijakan yang menyentuh langsung kantong masyarakat tidak boleh terburu-buru, apalagi tanpa kajian menyeluruh.
Di tengah dorongan modernisasi sistem parkir, DPRD Samarinda menegaskan satu hal: inovasi boleh berjalan, tetapi keadilan dan keterjangkauan bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. (adv/mic)
