Samarinda, Tebarberita.id – Komisi IV DPRD Samarinda mendorong Pemkot untuk menambah anggaran bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Para wakil rakyat menilai alokasi anggaran yang ada saat ini terlalu terbatas dan sebagian besar hanya terserap untuk kebutuhan rutin.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan kondisi tersebut usai rapat dengar pendapat bersama DPPKB. “Sebagian besar anggaran habis untuk gaji dan kegiatan rutin. Ruang untuk menjalankan program jadi sangat terbatas,” ujarnya.
Dengan pagu anggaran sekitar Rp10 miliar pada 2026, DPPKB kesulitan melakukan pengembangan program secara mandiri. Akibatnya, sejumlah kegiatan di lapangan masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Meski begitu, DPRD tetap memberikan apresiasi atas kinerja DPPKB yang dinilai mampu menjalankan program secara maksimal di tengah keterbatasan anggaran. “Dengan anggaran yang hanya sekitar Rp10 miliar, kami melihat kinerja mereka sudah cukup maksimal,” katanya.
Namun, Puji menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut. Menurutnya, penguatan anggaran sangat penting untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Samarinda, termasuk perbaikan fasilitas layanan di tingkat bawah.
“Kami berharap ada penambahan anggaran, terutama untuk perbaikan infrastruktur di kecamatan yang saat ini banyak mengalami kerusakan,” tegasnya menutup. (adv/mic)
