Tebarberita.id, Samarinda – Sorotan tajam kembali ditujukan Komisi IV DPRD Samarinda terkait sebaran sekolah di Kota Tepian. Atensi itu mengarah pada persoalan zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang acapkali memercik persoalan daya tampung sekolah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti. “Sistem Zonasi ini sering terkendala dengan sebaran sekolah yang tak merata dengan kepadatan penduduk,” ungkapnya selepas RDP.
Dalam PPDB, mestinya disdik bisa lebih fleksibel dalam mengakali kebutuhan penerimaan siswa baru. Memang penerimaan lewat jalur zonasi, afirmasi, prestasi, hingga perpindahaan sudah diatur dalam kebijakan nasional. Namun, menurut Politikus Demokrat ini, Disdik bisa menerbitkan diskresi dalam mengakomodasi siswa-siswi baru. Misal, batas yang ditetapkan pusat dalam mengakomodasi penerimaan jalur zonasi sebesar 50 persen dari kuota per sekolah.
“Nah, bisa saja kan kuota dari tiga jalur lain tak penuh. Selisih itu bisa digeser untuk menambah kuota jalur zonasi. Ini tinggal bagaimana disdik mengambil kebijakan yang lebih fleksibel saja sebenarnya,” ulasnya.
Masalah lain, sambung dia, ada pada ketersediaan sekolah yang dihandel Disdik Samarinda. sebarannya tak merata per kelurahan. Seperti Kelurahan Telok Lerong Ilir, Kelurahan Jawa, hingga Kelurahan Bandara yang belum memiliki SMP. Tak pelak, anak-anak di kawasan itu berakhir mencari tempat belajar yang bukan di radius atau zonasi tempat tinggalnya. “Hal ini justru berpeluang membuat mereka berakhir harus ke sekolah swasta,” katanya.
Karena itu pemerataan harus bisa diwujudkan pemkot dengan menyusun skala kebutuhan per lingkup lebih kecil seperti kelurahan. Lewat hal ini, kebutuhan sekolah yang masuk dalam kewenangan Pemkot bisa dimaksimalkan. “Perlu data akurat dari jumlah penduduk per kelurahan dan jumlah anak yang ada sehingga kebutuhan pasti fasilitas pendidikan seperti TK, SD, sampai SMP dapat diketahui,” ulasnya.
Tanpa hal ini, masalah yang acapkali muncul ketika penerimaan peserta didik baru terkait kurangnya kuota akan terus menerus terjadi di Kota Tepian. “Permasalahan pendidikan di Samarinda itu terlalu kompleks. Dari zonasi, buku, hingga sumbangan. Makanya perlu desain utama dalam pemerataan pendidikan,” tegasnya mengakhiri. (ADV/LL)
