Tebarberita.id, Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, menyuarakan keprihatinannya terkait rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Kutai Timur 2024 yang baru mencapai 29,47 persen dari total Rp14 triliun. Capaian ini dinilai masih sangat rendah, terutama karena sudah memasuki triwulan ketiga tahun ini.
Ketua Fraksi Gelora Amanat Perjuangan DPRD Kutai Timur tersebut menekankan bahwa sebagai bagian dari lembaga legislatif, DPRD telah berulang kali mengingatkan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memaksimalkan penggunaan anggaran.
“Terus terang, ini bukan hal yang mudah disampaikan. Sebagai anggota DPRD, kami merasa ini adalah bagian dari tanggung jawab kami. Kami sudah beberapa kali mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk memaksimalkan serapan anggaran,” kata Faizal Rachman.
APBD Kutai Timur awalnya ditetapkan sebesar Rp9,1 triliun, namun meningkat menjadi Rp14 triliun dalam APBD Perubahan, didorong oleh dua kebijakan baru. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 yang mengatur perpajakan di sektor batu bara, dan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor kelapa sawit. Faizal menyoroti, ini adalah pertama kalinya Kutai Timur memperoleh DBH dari sektor kelapa sawit, yang turut mendongkrak besarnya anggaran.
“Ini kali pertama Kutai Timur memperoleh DBH dari sektor sawit, sehingga anggaran kita bertambah cukup besar,” tambahnya.
Selain itu, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2023 yang mencapai Rp1,7 triliun turut memperbesar total anggaran tahun ini. Namun, Faizal menyayangkan lambatnya serapan anggaran yang seharusnya dapat mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
“Dengan dana sebesar itu, kita seharusnya bisa mempercepat pembangunan. Tapi kenyataannya serapan anggaran masih sangat rendah,” ungkapnya.
Untuk memantau progres anggaran, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menggelar Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) sebanyak empat kali sepanjang tahun ini. Faizal mengungkapkan bahwa dalam rapat terakhir pada bulan Oktober, serapan anggaran masih jauh dari target 75 persen yang diharapkan. Sebelumnya, pada rapat di bulan April, serapan anggaran tercatat sebesar 8,2 persen, dan meningkat menjadi 20,58 persen pada bulan Juli. Namun, angka ini hanya sedikit naik menjadi 29,47 persen pada bulan Oktober.
“Pada rapat di bulan April, serapan anggaran hanya 8,2 persen. Lalu pada Juli naik menjadi 20,58 persen. Namun sampai Oktober ini baru mencapai 29,47 persen, masih jauh dari target 75 persen yang kita harapkan,” jelas Faizal.
Dengan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, Faizal pesimistis serapan anggaran sebesar Rp14 triliun bisa tercapai sepenuhnya. Ia menilai waktu yang tersisa terlalu singkat untuk mengejar realisasi anggaran yang belum termanfaatkan.
“Melihat perkembangan ini, saya pesimistis anggaran sebesar Rp14 triliun bisa terserap seluruhnya. Waktu kita tinggal dua bulan lagi, dan ini sangat sempit untuk mengejar sisa anggaran yang belum terpakai,” tutupnya. (ADV/DPRD KUTIM)
