Tebarberita.id, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Samsun, menyayangkan terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyelenggara negara di Kaltim. Ia menganggap peristiwa ini sebagai pukulan telak bagi upaya pembangunan daerah.
“Pejabat pemerintahan harus berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk korupsi,” tegas Samsun saat ditemui di Samarinda.
Ia menekankan bahwa semua sistem dan aturan yang telah dibuat bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Samsun mengingatkan bahwa kasus OTT di Kabupaten Paser bukanlah yang pertama kali terjadi di Kalimantan Timur. Sebelumnya, KPK juga telah menangkap Bupati Penajam Paser Utara terkait dugaan suap proyek infrastruktur.
“Ini menunjukkan bahwa masalah korupsi di Kaltim masih menjadi pekerjaan rumah yang serius,” ujarnya.
“Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam. Sangat disayangkan jika potensi ini justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Samsun berharap agar kasus ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah terjadinya korupsi. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif berperan dalam memberantas korupsi dengan cara melaporkan jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi.
“DPRD Kaltim akan terus mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi. Mari kita bersama-sama menjaga Kalimantan Timur agar bersih dari praktik korupsi,” ajak Samsun. (MF/ADV/DPRD KALTIM)
