Tebarberita.id, Samarinda – Dunia pendidikan di Kota Tepian masih kekurangan 1.600 guru untuk SD dan SMP. Hal ini terungkap selepas rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Samarinda dan Dinas Pendidikan pada 8 November 2023.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menuturkan sejauh ini kekurangan tenaga pendidik itu ditambal lewat guru honorer. Kendati begitu, dengan hadirnya UU 23/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tak lagi memberikan ruang untuk tenaga honorer. Hanya ada dua jenis ASN yang ditetapkan beleid itu, pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK). “Dilema jadinya. Padahal kebutuhan guru ini sangat mendesak,” tuturnya.
Rekrutmen PPPK, sambung dia, tak bisa sekejap mata karena tetap harus melalui proses seleksi seperti CPNS. Rekrutmen PPPK 2023 pun hanya menerima setengah dari kuota yang ada. “Hanya 800 guru saja yang direkrut dari PPPK, sisanya tetap lewat honorer,” katanya. Dia berharap pemkot segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kekurangan tersebut serta meminta honorer di sektor pendidikan tak dihapuskan sepenuhnya.
Kebutuhan tenaga pendidikan, kata Politikus Demokrat ini, harus terus diperbarui per tahun ajaran. Pada 2023 ini saja ada 200-an guru berstatus PNS yang purna tugas alias pensiun. “Enggak sinkron kan akhirnya. Penerimaan tak sebanding dengan kebutuhan,” lanjutnya. Selain meminta pemkot untuk sigap berkoordinasi terkait status honorer di sektor pendidikan ini.
Puji, begitu dia disapa juga meminta Wali Kota Samarinda Andi Harun untuk memberikan atensi lebih ke dunia pendidikan di Kota Tepian. “Kan beberapa tahun terakhir sudah fokus ke infrastruktur. Semoga pada 2024 ada atensi lebih ke sektor pendidikan,” singkatnya. (ADV/LL)
