Tebarberita.id, Samarinda – Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Samarinda bersama perwakilan guru se-Samarinda berakhir antiklimaks. Pembahasan tentang gaji, tambahan penghasilan pegawai (TPP), serta pembiayaan pendidikan ditunda lantaran perwakilan guru menginginkan pemkot juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Perwakilan guru yang hadir dalam RDP tersebut, Agus Muhammad menuturkan pihaknya ingin agar aspirasi para guru se-Samarinda dapat didengar langsung pemerintah. Tak hanya anggota dewan. Mereka berharap para guru yang berstatus ASN Pemkot Samarinda mendapat TPP seperti ASN yang ada di dinas, serta keberadaan insentif dari pemerintah untuk para guru honorer tetap ada.
“Insentif itu ada sejak BBM masih Rp6 ribu sampai sekarang sudah Rp10 ribu masih Rp700 ribu saja. Masa enggak berubah,” ucapnya.
Namun, karena keluhan itu tak bisa didengar langsung oleh Pemkot, para guru meminta untuk pertemuan ini diagendakan ulang.
“Yang ditunggu saja tidak hadir, tunda saja,” imbuh Agus
Selain atas permintaan para guru tersebut. padamnya listrik di gedung DPRD menjadi alasan lain penundaan itu disepakati. Rencananya, RDP serupa akan kembali diagendakan dewan pekan depan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain berharap Wali Kota Samarinda dapat mempertimbangkan untuk mengembalikan insentif yang rencananya bakal dihapus tersebut.
Selain mendengar aspirasi para guru. Pertemuan itu digelar untuk membahas sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Aturan itu menegaskan anggaran pendidikan harus dialokasikan sebesar 20 persen dari dana di APBN dan APBD.
Menurut politikus PKS Samarinda itu, pemberian insentif harusnya bisa diberikan ke semua jenis guru tanpa pandang bulu lantaran pendapatan para guru terbilang masih kecil untuk tugasnya yang besar.
“Insentif ini dibutuhkan para guru. Pemkot harus mempertimbangkan ketimpangan pendapatan guru di sekolah negeri dan swasta,” katanya usai pertemuan itu. (NA)
