Jakarta, Tebarberita.id — Pemerintah tengah mematangkan skema penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran, termasuk rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan salah satu skema yang tengah dikaji adalah pembatasan volume pembelian Pertalite bagi kendaraan pribadi. Menurut dia, kebutuhan BBM kendaraan seperti Toyota Avanza dan mobil sejenis dengan kapasitas tangki sekitar 50 liter sebenarnya sudah mencukupi untuk penggunaan harian.
Bahlil memperkirakan kendaraan dengan kapasitas tersebut dapat menempuh jarak sekitar 200 hingga 300 kilometer. Karena itu, ia menilai pembelian Pertalite hingga 50 liter per hari untuk mobil pribadi sudah lebih dari cukup.
Migrasi Konsumen ke Pertalite
Rencana pembatasan muncul di tengah meningkatnya peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Bahlil mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat beralih ke BBM subsidi, tetapi mengingatkan kelompok mampu agar tidak mengambil porsi subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tapi mbok saya mengimbau kepada Saudara-Saudara kita yang mampu, yang apa ya, mobilnya yang bagus, ya kita harus pakai perasaan, lah. Masa kita harus ambil hak subsidi untuk saudara-saudara kita yang berhak gitu lho,” kata Bahlil kepada wartawan selepas acara InTechSea 2026, Four Seasons Hotel Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pemerintah saat ini juga mematangkan basis data penerima subsidi berdasarkan desil. Validitas data menjadi salah satu faktor utama sebelum kebijakan pembatasan pengguna BBM dan LPG bersubsidi diterapkan.
“Itu masih di-exercise, karena apa? kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid. Nah desil-nya ini yang kita lagi mengecek terus jangan sampai harapan kita baik tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” ungkapnya saat ditemui beberapa waktu lalu di Gedung DPR RI, Jakarta.
Penyaluran Pertalite Mendekati Separuh Kuota
Kenaikan konsumsi Pertalite juga tercermin dalam data BPH Migas. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan penyaluran BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis Pertalite hingga 30 Juni 2026 telah mencapai 13,96 juta kiloliter (kl). Volume tersebut setara dengan 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar 29,27 juta kl.
“Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta kl atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta kl,” bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Senin (20/7/2026).
Menurut BPH Migas, peningkatan konsumsi tersebut antara lain dipicu penyesuaian harga sejumlah BBM umum lainnya, termasuk Pertamax dan Dex Series. Perubahan harga itu dinilai mendorong sebagian konsumen beralih ke BBM bersubsidi sehingga meningkatkan beban penyaluran.
Untuk mengantisipasi tekanan terhadap kuota, BPH Migas memperkuat pengawasan bersama pemerintah provinsi melalui 25 perjanjian kerja sama (PKS). Lembaga tersebut juga memblokir ratusan ribu identitas digital yang terindikasi digunakan untuk penyalahgunaan BBM subsidi.
“Kita juga terus melakukan optimalisasi agar supaya distribusi BBM subsidi tepat sasaran, itu kita melakukan pemblokiran hampir 307.107 QR Code. Dan ini kontinu terus bergerak dan naik karena adanya QR Code yang diproduksi dari ilegal,” tandasnya.
Pertalite Kuasai 80 Persen Konsumsi Bensin
PT Pertamina Patra Niaga mencatat pergeseran konsumsi yang lebih besar dari BBM nonsubsidi ke Pertalite. Porsi Pertalite kini mencapai sekitar 80% dari total konsumsi bensin atau gasoline secara nasional. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan perubahan tersebut terlihat dari komposisi konsumsi sepanjang tahun. Pada periode Januari-Mei, Pertalite menyumbang sekitar 75% konsumsi gasoline, sebelum meningkat menjadi 80%.
“Kalau secara komposisi perubahannya pada saat periode Januari-Mei kondisi untuk produk JBKP Pertalite secara komposisi sekitar 75%, saat ini sudah bergeser ke 80%. Jadi hampir 5% komposisi BBM gasoline itu sudah bergeser ke BBM PSO,” ungkapnya.
Pergeseran tersebut berdampak langsung terhadap permintaan BBM nonsubsidi. Pertamina Patra Niaga mencatat konsumsi produk BBM jenis JBU, khususnya Pertamax Series, turun dibandingkan periode sebelumnya.
“Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU khususnya Pertamax series terjadi penurunan hampir 18% dibandingkan periode sebelumnya,” katanya.
Data tersebut menunjukkan tekanan terhadap konsumsi BBM bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan volume kuota, tetapi juga perubahan perilaku konsumen. Pemerintah kini berupaya memastikan validitas data penerima subsidi sebelum menerapkan pengetatan penggunaan Pertalite dan LPG bersubsidi. (*)
