Tebarberita.id, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia 20 tahun lagi meski kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik perusahaan asal Amerika Serikat itu masih berlaku sampai 2041. Menurut Kadin, perpanjangan kontrak harus dilakukan agar Freeport mempunyai kepastian berusaha di Indonesia.
“Posisi kita mendukung sepenuhnya,” ucap Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam agenda Media Briefing Rapimnas Kadin 2023 “Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045” di Swissotel PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis (7/12/2023).
Yukki kemudian menjelaskan, bahwa kepastian perpanjangan kontrak perlu diberikan pemerintah sebab Freeport perlu kepastian untuk bisa membangun smelter. Kepastian itu pun tidak dalam jangka pendek, namun untuk 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun yang akan datang.
Selain itu, Yukki juga menilai bahwa perpanjangan kontrak sepantasnya diberikan sebab Freeport adalah salah satu investor penanaman modal asing (PMA) yang sudah lama berada di Indonesia. Menurutnya, kontribusi Freeport bagi bangsa Indonesia sudah banyak.
“Sebetulnya sudah jelas, Freeport adalah salah satu investor PMA (penanaman modal asing) yang berada di Indonesia cukup lama, Freeport dengan membangun smelter dengan volume yang disepakati bukan hanya butuh kepastian 10 tahun, tapi 20 bahkan 40 tahun yang akan datang,” jelasnya.
“Jadi kita mendukung yang sifatnya berkelanjutan. Kalau lagi proses perpanjangan selama semua syaratnya dipenuhi tentu kita mendukung,” sambungnya.
Setali tiga uang, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani, juga mengatakan bahwa kontrak IUPK Freeport sudah sepantasnya diperpanjang. Menurutnya, Freeport sudah berkontribusi tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial untuk Indonesia termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“Dari segi penyerapan tenaga kerja ini sangat positif. Kita kalau mau Indonesia tumbuh 2045 kita mesti lihat 6-7%, kalau cuma 5% tidak akan sampai target Indonesia Emas 2045. Kita sedang bergerak, dan penciptaan lapangan kerja jadi isu penting, kita hanya punya waktu 10 tahun lagi jadi negara maju,” jelasnya.
Alhasil, bagi perempuan yang juga menjabat sebagai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, Indonesia butuh lebih banyak perusahaan champion atau jawara seperti Freeport untuk berusaha di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo nampaknya akan menyetujui opsi perpanjangan kontrak IUPK Freeport. Hal ini terungkap saat Jokowi melakukan pertemuan dengan Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.
“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Jokowi dalam keterangannya, ditulis Selasa (14/11/2023).
Bahkan, Jokowi nampaknya tak mau berlama-lama untuk memutuskan urusan perpanjangan kontrak Freeport. Dia menargetkan pembahasan soal perpanjangan kontrak dan penambahan saham 10% dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.
“Selesai di akhir bulan ini,” kata Jokowi singkat.
Sumber: Detikcom
