TEBARBERITA.ID – Para pemimpin kelompok G7 memulai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 2025 yang diselenggarakan di Kananaskis, Alberta, Kanada, 15–17 Juni 2025. G7 merupakan blok informal yang terdiri dari tujuh negara, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat serta Uni Eropa. KTT kali ini membahas sejumla isu global, di antaranya ketegangan akibat kebijakan tarif dan pendekatan sepihak Presiden AS Donald Trump, juga perang Iran dan Israel.
Selain membahas situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, Dewan Penasihat Kesetaraan Gender G7 tahun 2025 menyerukan kepada para pemimpin G7 untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perlindungan hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender, queer atau questioning, interseks, aseksual, dan lainnya (LGBTQIA+). Seruan ini disampaikan sebagai respons atas kekhawatiran yang terus meningkat terhadap kemunduran hak perempuan, anak perempuan, serta komunitas LGBTQIA+ di berbagai belahan dunia.
“Kami mendesak para Pemimpin G7 untuk menindaklanjuti keprihatinan yang mereka sampaikan tahun lalu mengenai kemunduran hak-hak perempuan, anak perempuan, serta individu lesbian, gay, biseksual, transgender, queer atau questioning, interseks, aseksual, dan lainnya (LGBTQIA+), dan terus mempertahankan komitmen jangka panjang mereka dalam mengarusutamakan kesetaraan gender di seluruh bidang kebijakan,” bunyi tulisan dalam rekomendasi tersebut yang dilansir di laman g7.canada.ca.
Dewan mengingatkan bahwa komitmen yang pernah disampaikan oleh para pemimpin G7 tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata, melainkan harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang inklusif terhadap semua identitas gender dan orientasi seksual.
Salah satu fokus utama dalam rekomendasi tersebut adalah perlunya integrasi dimensi gender dan orientasi seksual dalam strategi menghadapi penindasan lintas negara (transnational repression/TNR). Dewan menekankan bahwa praktik TNR memiliki dampak yang berbeda tergantung pada identitas gender dan orientasi seksual seseorang. Untuk itu, G7 didorong agar memperluas definisi TNR agar mencakup aspek-aspek tersebut.
Selain itu, G7 juga diminta untuk memperkuat dukungan terhadap organisasi LGBTQIA+ dan feminis yang aktif dalam isu-isu TNR. Dukungan tersebut mencakup pendanaan, pengumpulan data terpilah berdasarkan gender dan identitas seksual, serta pelatihan bagi pejabat publik agar memahami dimensi gender dalam kebijakan keamanan dan luar negeri.
Isu lain yang menjadi sorotan adalah meningkatnya kekerasan berbasis teknologi, seperti penyebaran deepfakes pornografi yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Praktik ini telah menjadi bentuk kekerasan berbasis gender baru yang berdampak serius, termasuk terhadap kelompok LGBTQIA+. Untuk menanggapi hal ini, Dewan mendesak G7 agar menetapkan standar internasional, memberlakukan peraturan perlindungan, dan menyediakan sistem dukungan bagi korban kekerasan digital.
Di sektor pembiayaan, G7 juga didorong untuk mengalokasikan dana bagi organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBTQIA+ serta mendorong riset yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan publik terhadap kelompok ini. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan pengalaman seluruh kelompok masyarakat.
“Mendanai organisasi feminis dan LGBTQIA+ yang aktif di bidang ini,” demikian lanjut rekomendasi itu.
Melalui berbagai rekomendasi tersebut, Dewan Penasihat G7 menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok LGBTQIA+ bukan sekadar isu hak asasi manusia, tetapi juga bagian integral dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera. (*)
