Tebarberita.id Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mendorong pemerintah provinsi untuk meningkatkan alokasi bantuan keuangan (bankeu) guna mempercepat pembangunan jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU). Kedua wilayah ini dinilai strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyatakan bahwa anggaran bankeu sebesar Rp200 miliar pada 2025 belum mencukupi kebutuhan pembangunan jalan di kedua kabupaten tersebut. “Bankeu saat ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan mendesak, terutama di daerah penyangga IKN,” ujarnya.
Abdurahman menekankan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan tuntutan masyarakat lokal, tetapi juga kesiapan logistik dan konektivitas untuk mendukung IKN. “Jika Paser dan PPU lambat pembangunannya, dampaknya akan langsung terasa pada pengembangan IKN. Bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tegasnya.
Di Kabupaten Paser, hanya dua ruas jalan yang berstatus provinsi, yaitu Janju–Jone–Pondong Baru dan Kerang–Tanjung Aru. Sementara delapan ruas jalan lainnya masih membutuhkan perhatian serius dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,2 triliun. “Kebutuhan ini berdasarkan data dari Dinas PU Paser. Jalan-jalan ini vital untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Abdurahman.
Sementara di PPU, ruas jalan Ambulu–Minung masih memerlukan perbaikan lebih lanjut meskipun sudah dilakukan peningkatan kualitas. Abdurahman menegaskan pentingnya konsistensi dukungan anggaran provinsi, khususnya untuk wilayah yang berbatasan langsung dengan IKN. “Pemerataan perhatian sangat diperlukan. Jangan karena beberapa ruas jalan sudah mantap, lalu alokasi dihentikan. Daerah penyangga harus terus dikawal,” katanya.
Ia juga mendorong perubahan status beberapa ruas jalan non-provinsi agar pembangunannya lebih optimal. Jika hal tersebut belum memungkinkan, skema bankeu dapat menjadi solusi sementara. “Kami memiliki tujuh legislator dari dapil Paser dan PPU yang akan terus mendorong pembahasan anggaran lebih berpihak pada wilayah strategis ini,” ujarnya.
Abdurahman menutup pernyataannya dengan penekanan pada pentingnya kesiapan infrastruktur dasar. “Ini bukan sekadar persoalan dapil, melainkan tentang posisi Kaltim sebagai daerah masa depan Indonesia. Infrastruktur seperti jalan harus benar-benar siap,” pungkasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
