Tebarberita.id, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Pemanfaatan Jalan tengah memacu kerja merampungkan tugasnya. Sorotan utama alat kelengkapan dewan ini, tertuju pada masih banyaknya potensi retribusi yang luput dipungut dari penggunaan badan jalan.
“Salah satunya pemanfaatan badan jalan untuk pasar malam. Di sana ada pungutan retribusi tapi tak masuk ke kas daerah,” ungkap anggota pansus, Angkasa Jaya Djoerani baru-baru ini.
Persoalan itu, kata dia, sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat yang digelar pansus pada 19 Mei 2023. Kala itu, Pemkot lewat Dinas Perhubungan (Dishub) tak bisa memungut retribusi dari pemanfaatan jalan menjadi pasar malam lantaran tak ada regulasi yang mengaturnya.
Rancangan peraturan daerah (raperda) yang tengah dibahas pansus berpeluang bisa menuangkan hal itu. Namun perlu kajian mendalam dan komparasi aturan lain agar tidak bertentangan. Jika mengacu draf awal, maka pasar malam berpotensi harus ditertibkan karena mengganggu pemanfaatan jalan yang ada. “Apakah pasar malam bisa dimasukkan ke dalam perda. Itu masih dibahas,” tuturnya.
Selain soal pasar malam, pansus juga menyoroti keberadaan rumah makan yang cenderung tak memiliki ruang parkir yang cukup. Hal ini sering terjadi di ruas-ruas jalan Samarinda. rumah makan tak memiliki ruang parkir akhirnya memanfaatkan badan jalan yang ada. “Ini yang paling krusial dan paling banyak terjadi. Harusnya rumah makan itu menyiapkan lahan parkir yang cukup. Bukannya makan badan jalan,” tegasnya.
Lewat kerja pansus yang menyusun draf pemanfaatan jalan, kata Politikus PDI Perjuangan ini, aturan ini nantinya diharapkan bisa memastikan penggunaan jalan umum hingga badan jalannya agar tidak merugikan masyarakat lain. “Harapannya, lewat perda ini, jalan tertib tak ada penyebab kemacetan yang tak jelas hanya karena parkir sembarangan atau antrean lainnya,” tutupnya. (ADV/LL)
