Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar), Kalimantan Timur, memperkuat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah, lembaga vertikal, sektor perbankan, dan perangkat daerah. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan pelayanan terpadu yang lebih cepat, mudah, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah kerja sama tentang pelaksanaan pelayanan di MPP Kutai Barat yang berlangsung di Gedung MPP Kubar, Rabu (4/11/2026).
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, mengatakan kerja sama tersebut menjadi landasan bagi seluruh instansi yang terlibat untuk memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, kesepakatan itu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan MPP berfungsi secara optimal.
Sebanyak tujuh instansi vertikal, satu lembaga perbankan, serta 15 perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kubar terlibat dalam kerja sama tersebut.
“Melalui kerja sama yang melibatkan tujuh instansi vertikal, satu perbankan dan 15 perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkab Kubar, kita ingin membangun koordinasi dan sinergi yang semakin kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.
Frederick menegaskan, keberadaan MPP harus memberikan manfaat nyata dengan memudahkan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan maupun layanan lainnya dalam satu lokasi.
Ia mengharapkan seluruh layanan yang tersedia dapat diselenggarakan dengan prosedur yang sederhana, waktu penyelesaian yang jelas, serta informasi yang transparan dan akurat. Selain itu, pelayanan juga harus akuntabel, informatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bupati meminta seluruh instansi yang telah menandatangani kesepakatan segera merealisasikan komitmen tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan yang konsisten dan berkelanjutan.
“Pastikan setiap layanan memiliki prosedur yang jelas, kepastian waktu penyelesaian, serta didukung oleh petugas yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab,”tegasnya.
Menurut Frederick, keberhasilan MPP tidak cukup diukur dari kelengkapan fasilitas maupun jumlah instansi yang bergabung. Indikator utamanya adalah sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan dan memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
“Mari kita bersama-sama menjadikan MPP ini sebagai salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kubar, khususnya,”ajaknya.
Ia berharap sinergi antarlembaga yang telah dibangun dapat terus diperkuat sehingga keberadaan MPP mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kutai Barat. (Adv/Diskominfo Kubar)
