Tebarberita.id, Samarinda – Mengatasi kemacetan di Samarinda bukan perkara gampang. Sebagai Ibu Kota Kaltim, perkembangan kota sudah makin pesat. Sementara membuat jalan baru guna memecah konsentrasi kendaraan juga butuh banyak biaya.
Apalagi status jalan di Samarinda memiliki kewenangan masing-masing dalam pengelolaannya. Status jalan milik Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim hingga Pemerintah Pusat bertumpuk di Kota Tepian. Sehingga dalam penanganan pun menjadi parsial. Padahal kebutuhan kota ini adalah bagaimana memperlebar ruas jalan guna mengurangi titik macet. Sejauh ini pemkot hanya bisa melakukan pembersihan aktivitas di tepi jalan. Agar arus kendaraan bisa berjalan lancar.
“Ini seperti yang dilakukan di Jalan Otto Iskandardinata baru-baru ini,” ucap Novan Syahronny, anggota Komisi III DPRD Samarinda.
Sebab untuk membuat jalan baru terkendala anggaran. Sementara pelebaran jalan tidak mungkin dilakukan karena pemukiman penduduk. Maka langkah yang paling memungkinkan adalah pembersihan pada titik macet. “Jadi dirapikan agar tidak ada yang jualan. Sebab akan mengundang menumpuknya kendaraan pembeli,” ujarnya.
Memang langkah terbaik, lanjutnya, adalah membuat jalan baru yang terkoneksi dengan baik. Baik itu pada ruas pusat kota maupun lingkar luar kota. Namun hal itu membutuhkan biaya besar. “Karena bakal banyak tanah yang mesti dibebaskan. Belum lagi biaya pekerjaan fisik infrastruktur jalannya,” imbuhnya.
Harus diakui, kapasitas jalan yang ada di Samarinda tidak sebanding dengan pertumbuhan volume kendaraan. Belum lagi parkir di tepi jalan yang juga menghambat arus lalu lintas. “Apalagi itu kerap terjadi di ruas jalan utama. Tapi paling tidak pemkot harus bisa kendalikan semuanya,” tuturnya.
Ia yakin pasti ada langkah yang diambil pemkot terkait persoalan kemacetan ini. Namun politisi Partai Golkar ini kondisi seperti ini bisa segera teratasi. “Paling tidak ada solusi atau terobosan baru mengatasi kemacetan ini,” tandasnya. (adv/bct)