TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 762 kali.
ADVERTORIAL DPRD SAMARINDA

Dari Hearing Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dissos, Masih banyak penyalahgunaan BLT

Hearing Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Sosial (Dissos) Samarinda.

Tebarberita.id, Samarinda – Melonjaknya angka kemiskinan di Kota Tepian pasca pandemi Covid-19 jadi persoalan yang dibahas dalam hearing yang digelar Komisi IV DPRD Samarinda bersama Dinas Sosial (Dissos) Samarinda.

Lonjakan angka kemiskinan itu terjadi diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar lantaran tak memadainya lowongan pekerjaan untuk masyarakat. “Faktor pekerjaan yang tidak memadai menjadikan pengangguran semakin banyak dan meningkatkan jumlah orang miskin di Samarinda,” jelasnya diwawancara selepas hearing, Rabu (11/1/2023).

Deni meminta Dissos segera berkoordinasi dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) yang dikomandoi Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi. Hal itu ditujukan agar pengentasan kemiskinan di Samarinda bisa diakomodasi tak hanya bersumber dari APBD.

“Dissos bisa memanfaatkan penggunaan CSR (corporate social responsibility) perusahaan sebagai solusi menekan angka kemiskinan yang ada,” tegasnya. Bantuan langsung tunai (BLT), lanjut dia, tidak begitu signifikan memberikan efek dalam membantu peningkatan taraf hidup masyarakat. Di sisi lain, penyalurannya justru menimbulkan pertanyaan soal sudah tepat sasarankah pendistribusian BLT.

Dalam hearing itu terungkap jika penyaluran sudah tersusun sesuai kelayakan penerima. Namun, penggunaan BLT oleh penerima yang justru menyimpang. Ada penerima santunan yang justru menggunakan uang itu untuk membeli narkoba.

Politikus Gerindra Samarinda ini berharap, pada 2023 ini Dissos Samarinda bisa menyusun secara jelas dan akurat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) se-Samarinda. Khususnya mengklasifikasi tingkat kemiskinan di samarinda. Lewat akurasi DTKS ini, Dissos seharusnya bisa menyalurkan bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Nanti Dissos akan menyampaikan datanya ke kami. Saat ini, sekitar 2 ribu dari 9 ribu dari DTKS tersebut belum selesai untuk diverifikasi. Semoga masyarakat miskin ekstrim tidak terjadi di Samarinda,” singkatnya mengakhiri wawancara. (ADV/NA)

Related posts

Agar Jadi TOT Tanggap Bencana di Satuan Pendidikan, 154 Guru Ikuti Bimtek MTDB Satuan

admin

Banggar DPRD Kaltim Ingatkan Pemkab Kutim

admin

Warga Jelawat Sampaikan Keluhan saat Reses Suparno

admin