Tebarberita.id, Samarinda – Mengularnya antrean truk untuk mengisi BBM di beberapa SPBU di Samarinda menjadi persoalan yang dibahas Komisi III DPRD Samarinda dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar, Senin (13/2/2023).
Selepas RDP, Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya Djoerani menuturkan terbatasnya ketersediaan solar bersubsidi jadi akar persoalan yang membuat panjangnya deretan kendaraan besar di pinggir jalan. Antrean itu pun bisa memercik efek domino yang berpotensi memakan korban kecelakaan lalu lintas. “Kami sudah kroscek ke lapangan, ada hal-hal yang tak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Dari RDP bersama Polresta Samarinda, Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Pertamina, Himpunan Wirausaha Nasional (Hiswana) Migas, dan pengelola SPBU reguler biosolar tersebut, terdapat solusi mengatasi kelangkaan solar bersubsidi di Kota Tepian.
Salah satunya lewat penerapan fuel card secara optimal. “Ada beberapa kasus yang dijelaskan Dishub terkendala di penerapan fuel card ini, seperti kendaraan yang tak layak pakai, rusak tapi tetap didaftarkan mendapatkan fuel card. Disitu kelemahan fuel card ini,” jelasnya.
Sementara Pertamina menegaskan ketersediaan solar bersubsidi di Kota Tepian dipastikan aman. Namun, bagi Politikus PDI Perjuangan Samarinda ini, hal itu sedikit bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Karena itu, dalam RDP itu, DPRD menyarankan ke pertamina untuk mengevaluasi ulang kuota BBM subsidi agar meningkat. “Dari Hiswana sendiri mengaku ada beberapa SPBU yang dikurangi jatah distribusi BBM-nya. Makanya kami mendesak agar kuota itu ditingkatkan lagi,” pungkasnya. (ADV/NA)
