Tebarberita.id, Balikpapan – Penerapan aturan terkait dengan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai salah satu syarat perpanjangan maupun pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) didukung kalangan DPRD Kota Balikpapan. Persyaratan wajib yakni menjadi peserta BPJS sudah menjadi persyaratan umum. Karena sesuai instruksi Presiden, semua warga negara Indonesia wajib memiliki BPJS Kesehatan. Sehingga penerapan wajib BPJS untuk pemohon SIM akan diuji coba oleh Satlantas Polresta Balikpapan mulai 1 Juli hingga 30 Oktober mendatang.
“Kami mendukung kebijakan kepolisian pusat mengenai Peraturan Polri (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang kewajiban memiliki BPJS Kesehatan untuk permohonan SIM. Jadi polisi bukan menghambat pengurusan pembuatan SIM, tetapi ini salah satu untuk pengawasan dan informasi kepada masyarakat ketika masih memiliki tunggakan BPJS,” kata Anggota Komisi I DPRD Balikpapan Parlindungan Sihotang, Rabu (19/6/2024).
Menurutnya, peran BPJS diklaim lebih cepat dan mudah untuk penanganan bila masyarakat mengalami insiden kecelakaan lalu lintas. Bila ada tunggakan dari peserta BPJS, Parlindungan menyarankan agar segera melakukan penyelesaian lebih dulu sebelum melakukan mengurus SIM, mengingat kebijakan yang dilakukan masih terus berlanjut.
“Karena selama ini untuk kecelakaan harus meminta keterangan dari jasa raharja dengan berita acara. Hanya saja tidak semua bisa dilayani dan ada ketentuan yang ditanggung,” terangnya.
Kendati demikian ia sangat menyayangkan lantaran sejauh ini belum ada sosialisasi dari BPJS Kesehatan. Diharapkan informasi ini bisa segera disampaikan ke masyarakat.
“Akhir bulan Juni saya akan mengajukan lagi ke komisi untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan dan Satlantas Polresta Balikpapan,” tandasnya. (Adv)
