Samarinda, Tebarberita.id – Permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, atas pernyataannya yang memicu polemik menuai kritik dari kalangan legislatif daerah. DPRD Kaltim menilai klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang berkembang di publik.
Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai permintaan maaf gubernur belum disertai langkah substantif, terutama pencabutan pernyataan yang dianggap kontroversial.
“Permintaan maaf gubernur masih setengah hati. Selama pernyataan tersebut belum dicabut dan minta maaf secara langsung ditujukan kepada Bapak Presiden RI dan kepada Pak Hasyim Djojohadikusumo, dengan hanya menyebut pimpinan nasional itu menjadi multitafsir, selama itu pula publik berhak menilai bahwa gubernur sedang mencoba membenarkan yang tidak bisa dibenarkan karena klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim,” kata Reza Fachlevi menegaskan, Senin (27/4/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, klarifikasi yang dibutuhkan publik bukan sekadar pernyataan emosional, melainkan langkah konkret untuk memulihkan etika publik dan tata kelola pemerintahan. DPRD Kaltim, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap komitmen yang disampaikan gubernur.
“Selain itu kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur dalam permohonan maafnya,” ujar Reza menekankan.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Reza juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga. Ia menilai gubernur perlu memperkuat sinergi dengan unsur legislatif, yudikatif, pers, dan masyarakat.
“Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi,” tukas Reza.
Ia turut mengkritik pola komunikasi pemerintah daerah yang dinilai kurang terbuka, termasuk terhadap media. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat arus informasi serta melemahkan fungsi kontrol sosial.
“Selama ini saya menilai terkesan berjalan sendiri. Sebagai salah satu indikator atau contoh pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu. Padahal kritik, masukan, dan kontrol sosial itu penting dalam pemerintahan demokratis,” sambung Reza.
Menurutnya, kritik seharusnya tidak dipandang sebagai serangan, melainkan bagian dari penguatan demokrasi.
“Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” pungkas Reza yang menjabat Wakil Ketua Komisi III.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan keberadaan adiknya, Hijrah Mas’ud, dalam Tim Anggaran dan Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) merupakan hal lumrah sebagai hak prerogatif kepala daerah. Ia membandingkannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang melibatkan adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dalam pemerintahan.
Pernyataan tersebut memicu kritik publik dan tudingan nepotisme, terutama terkait keberadaan Hijrah Mas’ud sebagai bagian dari tim penasihat gubernur. Namun Rudy menilai hal itu sebagai kewajaran, sebagaimana Presiden Prabowo menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan presiden. (*)
