Tebarberita.id, Sangatta – Kegiatan perjalanan dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Kutim menjadi sorotan. Sebab, dari kegiatan tersebut menghasilkan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) yang cukup besar. Terkait hal itu, anggota DPRD Kutim Hepnie Armansyah meminta agar Bappeda mengevaluasi kinerja tiap OPD.
“Saya selalu tekankan perencanaan itu harus matang termasuk yang saya sampaikan. Perjalan dinas itu setiap SKPD silpanya besar berarti kan ada yang salah. Bappeda mau nda mau harus evaluasi semua ini,” ujar Hepnie Armansyah kepada waratawan belum lama ini.
Lebih lanjut, kata dia, dari setiap OPD di Kutim memiliki silpa dari kegiatan tersebut. Meski diakuinya di DPRD Kutim juga terdapat silpa.
“Kami kalau di kantor malah nda ada kerjaan kami, selain rapat,” kata Hepnie.
Disinggung terkait hasil dari perjalanan dinas, Hepnie enggan memberikan penjelasan dengan alasan perjalanan dinas sulit diukur. Namun, ia memastikan perjalanan dinas itu tidak banyak terserap.
“Lah, realisasinya antara yang kita anggarkan mungkin 50 persen aja bisa diserap, kan sayang,” sebutnya.
Diperkirakan silpa dari kegiatan tersebut mencapai Rp1,7 triliun. Namun, jumlah itu masih menunggu verifikasi dari auditor negara.
“Kalau sekarang bilang 1,7 itu kan belum terverifikasi, tapi kalau BPK sudah audit baru,” tandasnya. (Adv)
