TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 1253 kali.
ADVERTORIAL DPRD KALIMANTAN TIMUR

Damayanti Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan Akibat Zonasi di Balikpapan Tengah

Damayanti

Tebarberita.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti ketidakseimbangan distribusi sekolah menengah di Kota Balikpapan akibat penerapan sistem zonasi. Ia menyoroti khususnya di wilayah Balikpapan Tengah yang tidak memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri.

“Dengan adanya sistem zonasi, kita perlu memperhatikan betul bagaimana penyebaran sekolah bisa merata di seluruh wilayah,” ujar Damayanti.

Ia khawatir jika ketimpangan ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada akses pendidikan bagi siswa di daerah yang kurang beruntung.

“Contohnya di Balikpapan Tengah, tidak adanya SMK dan SMA negeri tentu menjadi kendala tersendiri bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka harus menempuh jarak yang jauh atau memilih sekolah swasta yang biayanya mungkin tidak terjangkau oleh semua kalangan,” tambahnya.

Damayanti juga menyoroti pentingnya keberadaan perguruan tinggi negeri di Kalimantan Timur. “Kita perlu melihat kembali kebutuhan akan perguruan tinggi negeri di Kaltim, seperti Universitas Mulawarman dan Politeknik. Ini adalah kebijakan pusat yang perlu kita evaluasi. Mungkin kita perlu mempertimbangkan penambahan kampus negeri di daerah-daerah yang masih kekurangan, agar masyarakat Kaltim memiliki akses yang lebih mudah ke pendidikan tinggi,” ujarnya.

Damayanti berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ketidakmerataan distribusi sekolah ini. “Kita perlu mencari solusi komprehensif, seperti menambah jumlah sekolah negeri di daerah yang kekurangan, memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, atau memfasilitasi transportasi bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah,” pungkasnya. (MF/ADV/DPRD KALTIM)

Related posts

Dalam 2 Bulan Pansus RTRW Kaltim Bekerja Hati-Hati

admin

APBD Kutim Cukup Biayai Pembangunan

admin

Bapemperda Bahas Perubahan Nomenklatur Bappeda Menjadi Baperida

admin