Jakarta, Tebarberita.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusut keberadaan sekitar 1.000 tambang ilegal yang teridentifikasi sepanjang 2025. Sebagian besar aktivitas pertambangan ilegal tersebut berada di sektor timah di Bangka Belitung.
Prabowo mempertanyakan bagaimana ribuan tambang ilegal dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa diketahui aparat keamanan. Ia menduga sebagian aktivitas tersebut tidak terlepas dari kemungkinan adanya perlindungan dari oknum anggota kepolisian maupun TNI.
“Saya minta benar-benar; Panglima TNI dan Kapolri usut! Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa [peran] pejabat kepolisan dan pejabat TNI,” kata presiden dikutip, Jumat (14/08/2026).
Menurut Prabowo, jabatan dan pangkat yang diberikan kepada pejabat kepolisian maupun TNI membawa tanggung jawab untuk memastikan ketertiban serta menegakkan aturan. Ia menilai kepercayaan masyarakat yang melekat pada jabatan tersebut harus diwujudkan melalui kinerja.
“Untuk apa negara kasih pangkat mereka-mereka kalau gak bisa tertibkan ini [tambang ilegal],” ujar Prabowo.
Presiden juga meminta pimpinan TNI dan Polri tidak ragu menjatuhkan sanksi terhadap anggotanya apabila terbukti melindungi kegiatan pertambangan ilegal.
“Pemimpin yang baik. Komandan baik itu berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata dia.
Selain menyoroti aktivitas pertambangan ilegal, Prabowo meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut Prabowo, dugaan pelanggaran tersebut perlu ditelusuri karena berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.
Perhatian serupa diarahkan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Prabowo menilai lembaga tersebut memiliki tanggung jawab mencegah praktik penyelundupan yang masih terjadi di sejumlah jalur perairan Indonesia.
“Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan! Kenapa masih banyak penyeludupan di situ?” kata presiden.
Prabowo dengan demikian meminta aparat keamanan dan lembaga terkait memperkuat pengawasan serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara. (*)
