Samarinda, Tebarberita.id – Banjir rob yang berulang akibat pasang surut Sungai Mahakam bakal mengganggu aktivitas warga dan perekonomian kota. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi III DPRD Samarinda mendesak pemerintah kota untuk segera mempercepat pembangunan pintu air di kawasan Selili sebagai solusi konkret pengendalian banjir.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menegaskan bahwa wilayah Samarinda Ilir hingga Samarinda Kota masih menjadi kawasan paling rentan terdampak, terutama saat fase bulan purnama.
“Banjir rob ini terus berulang setiap kali air Mahakam pasang. Samarinda Ilir sampai Samarinda Kota selalu terdampak. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus segera ditangani secara serius,” tegasnya.
Pembangunan pintu air di Selili menjadi langkah strategis untuk menahan masuknya air pasang dari Sungai Karang Mumus ke kawasan permukiman dan pusat kota. Menurutnya, rencana tersebut sebenarnya sudah lama disiapkan dan kini tinggal menunggu percepatan realisasi.
“Pintu air di Selili itu kunci. Kalau ini dibangun, kita bisa mengendalikan debit air yang masuk dari hilir Sungai Karang Mumus. Tinggal bagaimana pemerintah mempercepat eksekusinya,” ujarnya.
Secara teknis, infrastruktur pintu air ini akan berfungsi mengatur aliran air pasang, sehingga genangan yang selama ini kerap merendam rumah warga dapat ditekan secara signifikan.
Romadhony juga mengingatkan bahwa dampak banjir rob tidak hanya merugikan warga di kawasan permukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi di pusat kota.
“Air pasang itu masuk dari hilir Sungai Karang Mumus dan meluas sampai Samarinda Kota. Padahal di sana pusat ekonomi, ada hotel, pusat perbelanjaan, dan aktivitas usaha masyarakat,” jelasnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada iklim investasi dan kelangsungan usaha di kota.
Untuk itu, DPRD Samarinda menyatakan komitmen penuh dalam mengawal percepatan pembangunan pintu air Selili. Seluruh anggota dewan dari Daerah Pemilihan I disebut satu suara dalam mendorong realisasi proyek tersebut.
“Kami siap mengawal ini sampai terealisasi. Tinggal kita perkuat koordinasi dengan pemerintah kota, termasuk soal skema pembiayaan—apakah dari APBD atau perlu dukungan pemerintah pusat,” pungkasnya. (adv/mic)
