TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 696 kali.
ADVERTORIAL DPRD KUTAI TIMUR

Rapat Paripurna DPRD Kutim Fokus Penyerapan Anggaran Dinas PUPR

Faizal Rachman

Tebarberita.id, Sangatta – Rapat paripurna DPRD Kutai Timur (Kutim) yang membahas tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD Kutim mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 berlangsung dengan penuh dinamika pada Senin (24/6/2024) di gedung DPRD Kutim. Rapat ini diwarnai oleh sejumlah interupsi dari para wakil rakyat yang menyoroti berbagai isu penting.

Anggota Komisi B DPRD Kutim, Faizal Rachman, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam interupsi. Ia mengkritik sikap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggap sulit berkoordinasi dengan DPRD dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Karena membangun sinergitas itu, kayaknya dikalangan OPD bapak (bupati) ini nggak masuk. Contoh Kepala Dinas PU itu Pak, sudah dua kali kami panggil tidak pernah hadir,” tegas Faizal kepada Bupati.

Menurut Faizal, Dinas PUPR merupakan SKPD yang sangat disoroti di Kutim. Isu utama yang mencuat adalah penyerapan anggaran Dinas PUPR yang sangat minim. Faizal menjelaskan, pada tahun lalu, Dinas PUPR menjadi yang paling banyak tidak menyerap anggaran, dengan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) mencapai Rp400 miliar.

“Jadi mohon, karena kami dapat informasi dari BPK itu bahwa PUPR itu dinas yang paling kelihatan anggarannya, paling banyak silpanya hampir Rp400 miliar lebih,” bebernya.

Faizal mengungkapkan bahwa banyaknya anggaran yang tidak terserap mengakibatkan terhambatnya perencanaan pembangunan daerah.

“Jadi ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan,” terangnya.

Ia juga mengimbau agar para OPD tidak mengabaikan panggilan dari DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menanggapi hal tersebut, Faizal menyatakan akan mengundang kembali sejumlah OPD terkait dalam rapat pembahasan panitia khusus Raperda Pertanggungjawaban Bupati tahun 2023.

“Karena saya menyambut baik apa yang disampaikan pak Bupati tadi, sangat merespon kritikan untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD,” tandasnya. (Adv)

Related posts

Pemkab Kukar dan PT Krakatau Bandar Samudera Jalin Kerja Sama Pengembangan Bisnis Maritim

admin

Realisasi APBD Kukar 2024 Baru Mencapai 60 Persen, Sekkab Dorong Percepatan Kinerja OPD

admin

Pemprov Kaltim Diminta Sinkronisasi Kawasan Peternakan

admin