Tebarberita.id, Tenggarong – Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 telah ditetapkan DPRD Kutai Kartanegara dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kukar pekan lalu, dan mayoritas anggota DPRD Kukar menyetujui 31 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas dalam tahun anggaran 2024 mendatang.
Penegasan itu dikemukakan Ketua Bapemperda DPRD Kukar, Achmad Yani, di sela-sela rapat paripurna, awalnya 32 Raperda, namun satu Raperda yang berkaitan dengan penyertaan modal ke Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) dipending dulu, karena masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dan lebih teliti.
Achmad Yani memastikan Raperda yang belum final akan dibahas lebih mendalam, jika memungkinkan dimasukkan ke dalam pembahasan Raperda di luar Propemperda yang sudah ditetapkan oleh DPRD Kukar.
“Kami berharap Propemperda yang telah ditetapkan dapat segera ditindaklanjuti, dan menyarankan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk bekerja mengawal dan menyelesaikan Propemperda 2024 mulai bulan Januari 2024,” kata Achmad Yani, politisi dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) itu.
Ditegaskan Achmad Yani, seluruh Propemperda tahun 2023 dapat dianggap selesai, karena sudah masuk dalam pembahasan pansus dan tinggal menunggu waktu pengesahan.
Beberapa langkah fasilitasi dan harmonisasi di Biro Hukum Pemprov Kaltim telah dilakukan untuk menyelesaikan pembahasan tersebut.
“Dan masih ada 4 Propemperda tahun 2023 yang belum disetujui akan dikirim untuk pembahasan Propemperda 2024, sehingga menambah jumlah pembahasan Raperda di luar Propemperda 2024,” jelas Achmad Yani.
Raperda yang dibahas itu, ungkap Achmad Yani semuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara, sehingga ke depan masyarakat akan merasakan manfaatnya. (Adv)
