Jakarta, Tebarberita.id — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap program ketenagakerjaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang berkaitan dengan sektor ketenagakerjaan. Menurutnya, isu ketenagakerjaan kerap menjadi titik akhir dari berbagai persoalan pembangunan sehingga membutuhkan solusi yang konkret dan terukur.
“Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan arahan terkait strategi penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Zona Integritas (ZI) Kemnaker di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Yassierli menjelaskan, tugas dan fungsi Kemnaker mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena itu, tata kelola yang baik diperlukan agar seluruh program dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata.
“Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemnaker memperkuat berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk memperluas pelatihan vokasi untuk meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK sekaligus menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Program tersebut juga didukung dengan optimalisasi layanan penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja agar peserta pelatihan dapat lebih cepat terserap ke dunia kerja.
Di sisi regulasi, Kemnaker terus melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan yang dinilai menghambat pelayanan. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif melalui penyederhanaan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.
Penguatan kapasitas aparatur juga menjadi perhatian. Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti ASN secara bertahap sesuai jenjang karier. Program ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pegawai sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Selain itu, transformasi organisasi dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan internal berbasis risiko dan peningkatan fungsi investigasi guna memastikan tata kelola berjalan secara transparan dan akuntabel. Kemnaker juga terus mengembangkan sistem data terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Yassierli.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi menilai penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja merupakan elemen utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia menyebut berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki efektivitas pelaksanaan program dan kinerja organisasi.
“Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cris.(*)
