Tebarberita.id, Jakarta — Komisi III DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Rabu (16/7/2025), untuk mengevaluasi sarana dan prasarana aset Pemprov serta memperkuat koordinasi lintas instansi di kawasan Jabodetabek.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi, bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, serta anggota Komisi III yakni Jahidin, Subandi, dan Abdul Rahman Agus. Rombongan diterima oleh Kepala Seksi Promosi dan Informasi Badan Penghubung, Endang Sri Wahyuni, beserta jajaran.
Dalam pertemuan itu, Komisi III menekankan pentingnya peran Badan Penghubung sebagai simpul koordinasi antarlembaga dan representasi strategis Pemprov Kaltim di tingkat nasional. Reza menyoroti urgensi penguatan media promosi seperti videotron dan digital signage guna memperluas eksistensi Kalimantan Timur secara nasional.
“Badan Penghubung harus menjadi garda depan dalam menjalin sinergi antarwilayah, sekaligus menjadi representasi Kalimantan Timur di tingkat nasional,” ucap Reza.
Ia juga mengangkat isu terkait kondisi asrama mahasiswa Kaltim di Jakarta yang dinilai belum layak. Menurutnya, Badan Penghubung perlu berperan sebagai pendamping aktif atau “orang tua asuh” bagi mahasiswa asal Kaltim yang menempuh studi di ibu kota.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti perlunya kejelasan arah kebijakan, prioritas program, dan besaran anggaran yang dialokasikan pada tahun berjalan, untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD secara menyeluruh.
“Kami ingin mengetahui arah strategis dan nilai anggaran yang dialokasikan agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal,” ujar Hasanuddin.
Ia menilai, kesiapan fasilitas pendukung seperti akomodasi transit pejabat dan mahasiswa, serta optimalisasi forum komunikasi antarwilayah, menjadi bagian penting dalam membangun sistem layanan yang efektif dan representatif.
“Badan Penghubung perlu menjadi platform efektif untuk kampanye program unggulan seperti Gaspol dan Jospol, melalui media promosi yang modern dan mudah diakses,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Endang Sri Wahyuni menjelaskan bahwa Badan Penghubung Kaltim tahun 2025 menerima alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar. Dana tersebut digunakan untuk dua program utama: pelayanan penghubung dan program penunjang.
“Program ini mencakup fasilitasi teknis bagi pejabat, pengelolaan mess, kerja sama lintas lembaga, serta promosi potensi daerah melalui Anjungan Kaltim di TMII dan kawasan Jabodetabek,” jelas Endang.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi kelembagaan yang berdampak nyata terhadap peningkatan layanan publik dan citra Kalimantan Timur di level nasional. (ADV/DPRD KALTIM)
