Tebarberita.id, Tenggarong – Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar) Dendy Irwan Fahriza, menyampaikan, capaian realisasi kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 telah mencapai sekitar 70 persen. Sementara itu, capaian realisasi keuangan berada di angka 68,50 persen.
Ia menjelaskan, untuk memaksimalkan realisasi kegiatan, pihaknya terus melakukan berbagai strategi percepatan. Langkah ini diharapkan dapat memastikan penyerapan APBD 2024 berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kukar.
“Alokasi anggaran di Kesra pada 2024 ini mencapai sekitar Rp111 miliar, ditambah dengan tambahan anggaran sebesar Rp17 miliar pada APBD Perubahan 2024,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan seperti belanja pegawai, hibah, beasiswa, dan program lainnya. Dendy optimistis bahwa seluruh pekerjaan yang telah direncanakan untuk 2024 dapat diselesaikan sesuai target.
“Pada APBD Perubahan 2024, terdapat tambahan 52 penerima hibah baru dan 18 peralihan penerima hibah dari APBD murni. Selain itu, sebanyak 2.900 penerima beasiswa telah tercatat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari upaya optimalisasi, pihak Kesra telah mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk menambah jumlah penerima hibah dan beasiswa. Hal ini dilakukan sesuai arahan Bupati Kukar agar anggaran yang ada mampu melampaui target pencapaian program kerja.
Namun demikian, Dendy mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala yang sering dihadapi dalam merealisasikan program. Salah satunya adalah proses administrasi yang memerlukan validasi melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Kendala seperti ini dirasakan bukan hanya oleh Kesra, tetapi juga oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, bahkan di tingkat nasional,” jelasnya.
Selain itu, masalah administrasi dari pihak penerima manfaat, seperti kelengkapan dokumen dan kesulitan menghubungi kontak penerima, turut menjadi hambatan. Dendy berharap para penerima manfaat dapat segera melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
“Jika administrasi tidak lengkap, maka dana tidak dapat disalurkan. Hal ini terjadi juga di APBD Murni 2024, di mana sebagian dana tidak bisa disalurkan karena kurangnya kelengkapan administrasi, termasuk kontak penerima yang tidak dapat dihubungi,” ungkapnya.
Dengan berbagai upaya dan perbaikan yang dilakukan, Dendy berharap penyaluran dana ke depan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga seluruh program dapat terlaksana sesuai tujuan. (ADV/DISKOMINFO KUKAR)
